IKN Mulai Jajaki Mitra untuk Kelola Aset Gedung dan Infrastruktur 2026

Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Otorita IKN Aswin Grandiarto Sukahar menyampaikan, pengelolaan gedung dan infrastruktur tidak boleh terputus. Dia menekankan pentingnya percepatan pengadaan agar pelaksanaan pengelolaan dapat dimulai pada awal 2026.

“Kami berharap bisa mulai pengadaan sehingga nanti pelaksanaannya bisa pada awal tahun. Mungkin harapannya pada bulan pertama di awal tahun depan,” ujarnya.

Direktur Pengelolaan Gedung, Kawasan, dan Perkotaan Otorita IKN, Desiderius Viby Indrayana menyampaikan, jumlah aset yang akan dikelola pada 2026 akan meningkat dan mencakup fasilitas hunian, gedung pemerintahan, hingga infrastruktur kawasan.

Peta ruang lingkup pekerjaan dan kebutuhan layanan disampaikan kepada pelaku usaha dalam sesi market sounding sebagai dasar untuk mengikuti proses pengadaan.

Aset yang masuk daftar pengelolaan mencakup Hunian Pekerja Konstruksi, Hunian Vertikal ASN, Rumah Tapak Jabatan Menteri, Gedung Kementerian Koordinator, Bangunan Gedung Negara.

Kemudian ruang terbuka hijau, pengelolaan sampah domestik terpadu, embung dan kolam retensi, sistem air minum, jaringan jalan terbangun di KIPP, transportasi bus perkotaan IKN, pengelolaan tenant, serta infrastruktur lain yang rampung di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan.

Viby menekankan, setiap area di IKN memiliki karakter teknis dan kondisi lapangan yang berbeda, sehingga pola pengelolaannya tidak bisa disamakan dengan wilayah lain. Calon penyedia jasa diminta melakukan pengecekan lokasi sebelum menyusun penawaran agar dapat menyesuaikan kapasitas dan kebutuhan layanan.

“Dengan masuknya perusahaan-perusahaan hebat, level of services kita harus world class city yang mengedepankan konsep smart city, sponge city, dan forest city,” paparnya.

Dalam kegiatan tersebut, Otorita IKN juga memaparkan sekitar 70 persen tenaga kerja operasional dan pemeliharaan tahun 2025 berasal dari masyarakat lokal, termasuk melalui Forum Kesepakatan Masyarakat Sepaku.

Forum market sounding turut membahas tiga agenda utama: rencana pengelolaan aset bangunan gedung dan infrastruktur 2026, metode pengadaan barang/jasa termasuk mini kompetisi melalui e-katalog, serta persyaratan kompetensi dan kualifikasi penyedia jasa untuk mengikuti proses lelang.