Indonesia Akan Impor Susu Tepung 2 Juta Sapi Buat Makan Bergizi Gratis
Jakarta, IDN Times - Program makan bergizi gratis akan dilaksanakan secara nasional mulai Januari 2025. Rencananya akan dilakukan impor susu tepung atau susu bubuk, dan impor 2 juta sapi, guna memenuhi kebutuhan susu segar.
Staf Ahli Kepala Badan Gizi Nasional, Ikeu Tanziha, mengatakan impor dilakukan untuk mengantisipasi stok pasokan susu agar memenuhi kebutuhan penyajian makan bergizi gratis.
“Impor yang sementaranya adalah impor tepung susu impor tepung susu, karena kalau tidak memungkinkan impor fresh milk di barangnya dengan impor sapi sebanyak 2 juta sapi insyaallah,” kata dia dalam program Forum Merdeka Barat (FMB), Senin (4/11/2024).
1. Akan mengganggu supply yang sudah ada
Ikeu menjelaskan kondisi ini akan melihat bagaimana susu akan disajikan dalam program makan bergizi gratis. Apakah memang akan disajikan setiap hari dalam lima hari atau hanya sekali saja dalam sepekan.
Sebab, menurut Ikeu, hal tersebut akan memengaruhi stok dan harga pasokan susu di Indonesia.
“Kenapa demikian? Karena supply-nya tetap, demand-nya meningkat itu akan tetap meningkatkan harga,” kata Ikeu.
2. Diharapkan tahun kelima sudah penuhi 100 persen pasokan fresh milk
Skema impor susu tepung dan 2 juta sapi akan jadi roadmap selama lima tahun ke depan. Diharapkan jika impor susu tepung sudah berlangsung, maka bisa berkurang perlahan-lahan karena stok susu segar hasil budidaya bisa digunakan.
“Fresh milk yang ada di masyarakat itu akan digunakan naik, misalnya 10 persen, kemudian nanti tahun kedua tahun ketiga sapinya sudah mulai berproduksi, budidayanya sudah bagus, nah itu mungkin 50 persen sudah fresh milk, 50 persen lagi tepung susu. Nah, kemudian tahun keempat 75 persen, tahun kelima itu sudah 100 persen fresh milk itu kan nah,” katanya.
3. Ini wilayah prioritas yang dapat makan bergizi gratis
Ikeu juga mengatakan program ini akan diprioritaskan di wilayah yang memang punya angka stunting tinggi, walau memang pihaknya hingga saat ini masih menunggu kesiapan unit pelayanan yang ada.
Pemberian program ini, kata Ikeu, juga akan disesuaikan dengan jadwal belajar mengajar di setiap satuan pendidikan. Dengan demikian anak akan mendapat asupan gizi yang diberikan saat mereka bersekolah.
"Jadi unit pelayanan yang menentukan nanti di mana titik untuk intervensi. Sehingga dana-dana tersebut memang kita upayakan pada sekolah-sekolah yang relatif pada daerah kabupaten-kabupaten," katanya.
