Inggris Siapkan Pembatasan Ekonomi Permukiman Israel di Tepi Barat

Paket kebijakan ekonomi Inggris mencakup larangan perdagangan komoditas yang diproduksi di permukiman Tepi Barat, seperti hasil pertanian, plastik, dan minuman anggur (wine). Selain itu, London juga tengah mempertimbangkan sanksi khusus bagi perusahaan yang terbukti terlibat dalam pembangunan permukiman tersebut.

Meski nilai transaksinya relatif kecil dibandingkan dengan total perdagangan kedua negara, kebijakan ini dinilai sebagai langkah strategis untuk memutus rantai pasok ekonomi permukiman ilegal. Pemerintah Inggris menegaskan bahwa langkah ini merupakan wujud komitmen mereka dalam menjaga prinsip-prinsip hukum internasional.

"Kami perlu meninjau ulang hubungan ekonomi dengan wilayah pendudukan dan tidak ingin perusahaan Inggris mendanai permukiman baru," ujar Menteri Luar Negeri Inggris, Ed Miliband.

Kebijakan baru ini menandai pergeseran diplomasi luar negeri Inggris, yang kini lebih menyasar struktur ekonomi secara luas ketimbang sekadar menjatuhkan sanksi pada individu. Pengetatan aturan ini dipicu oleh proyek pembangunan 1.234 unit hunian baru oleh Israel di kawasan strategis dekat Yerusalem.

Bersama Prancis, Jerman, dan Italia, Inggris secara resmi mendesak Israel untuk membatalkan ekspansi tersebut karena dianggap memutus konektivitas wilayah di Tepi Barat. Keempat negara Eropa ini juga memperingatkan dunia usaha agar tidak terlibat dalam proyek konstruksi yang melanggar hukum internasional.

"Pemerintah sedang memperluas jangkauan sanksi dari tingkat individu menuju pengawasan terhadap sistem," kata mantan Menteri Negara Urusan Timur Tengah Inggris, Lord Tariq Ahmad, dikutip dari The New York Times.

Rencana pembatasan dagang oleh Inggris sontak memicu kemarahan para pejabat kabinet Israel, yang langsung mendesak adanya tindakan balasan diplomatik. Menteri Keamanan Nasional Israel, Itamar Ben Gvir, bahkan menyerukan balasan geopolitik dengan mengusulkan agar pemerintahnya mengakui kedaulatan Argentina atas Kepulauan Falkland (Malvinas).

Selain itu, Tel Aviv juga mempertimbangkan opsi untuk menutup akses bagi perwakilan Inggris di pusat dukungan kemanusiaan Gaza. Ketegangan terbuka ini kian memperlihatkan dalamnya isolasi internasional yang tengah dihadapi Israel, sekaligus merenggangnya hubungan negara tersebut dengan para sekutunya.

"Duta besar Inggris harus diusir karena kami tidak akan tinggal diam terhadap pemerintah yang merugikan kami," tegas Menteri Keuangan Israel, Bezalel Smotrich.