Investasi Migas Seret, Luhut Salahkan Kementerian Sri Mulyani
Jakarta, IDN Times - Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menyebut minimnya investasi minyak dan gas bumi (migas) selama 30 tahun terakhir menunjukkan adanya ketidaksesuaian regulasi.
Dia mengungkapkan, pemerintah saat ini sedang menangani 11 masalah utama di sektor migas melalui pembentukan gugus tugas lintas kementerian. Gugus tugas yang berada di bawah wewenangnya, bertujuan untuk meningkatkan ketahanan energi dan mengurangi tekanan yang dihadapi sektor tersebut.
“Saya membentuk gugus tugas di dalam wilayah saya, portofolio saya,” kata Luhut dalam IOG SCM SUMMIT 2024 di JCC, Jakarta, Rabu (14/8/2024).
1. Seretnya investasi migas dilaporkan ke Jokowi dan Prabowo
Luhut menyatakan, telah meminta timnya untuk mengidentifikasi penyebab minimnya investasi baru di sektor migas selama tiga dekade terakhir.
Menurutnya, hasil identifikasi tersebut mengungkapkan, ada 11 hal yang perlu diperbaiki. Dia mengatakan, masalah tersebut telah dilaporkannya kepada Presiden Joko “Jokowi” Widodo dan presiden terpilih Prabowo Subianto.
“Saya laporkan kepada presiden dan presiden terpilih, ini adalah masalah yang harus kita tangani,” tuturnya.
2. Luhut sebut ada yang salah pada kebijakan Kemenkeu
Luhut menyampaikan kepada Sri Mulyani bahwa ketidakhadiran investasi baru di sektor migas selama 30 tahun terakhir menunjukkan adanya masalah dalam regulasi yang berlaku.
“Jadi saya juga mengatakan kepada rekan kita dari menteri keuangan, menteri keuangan, ada sesuatu yang salah dengan kalian, 30 tahun tidak ada investasi, pasti ada yang salah dengan peraturannya,” ujar Luhut.
Dia menekankan perlunya peraturan tersebut diubah atau diperbaiki agar selaras dengan kebutuhan investasi. Dia juga menekankan jika tidak ada pihak yang tertarik berinvestasi, hal itu mencerminkan adanya masalah di dalam negeri.
3. Perusahaan butuh payung hukum yang menjamin perlindungan
Luhut mengungkapkan, pemerintah tengah mendorong badan usaha milik negara (BUMN) di sektor energi untuk berekspansi secara internasional. Langkah tersebut sedang dalam proses untuk memberikan payung hukum yang melindungi entitas pemerintah ketika mereka melakukan ekspansi ke luar negeri.
Dia juga menyoroti kasus mantan CEO sebuah perusahaan migas yang dipenjara dua kali, yang menurutnya tidak adil. Dia berpendapat dalam dunia bisnis, fluktuasi adalah hal yang wajar, di mana kadang perusahaan bisa mengalami penurunan atau kenaikan.
Menurutnya, mempertahankan keuntungan dalam bisnis bukanlah hal yang mudah, bahkan dalam pernikahan pun terdapat risiko. Oleh karena itu, Luhut berpendapat, tidak bisa serta merta menyalahkan korupsi dalam situasi seperti ini.
“Jadi kita harus melihat untuk mengaudit hal seperti ini. Saya juga mengajukan usulan ini selama rapat kabinet. Saya katakan bahwa ini tidak adil, ini tidak adil,” ucapnya.
