Investasi Pemerintah di Bidang TIK Masih Rendah, Ini Buktinya

26 Agu 2022, 09:12 WIB

ilustrasi platform digital (IDN Times/Aditya Pratama)

Jakarta, IDN Times - Kearney, sebuah perusahaan konsultansi manajemen global merilis laporan survei mengenai transformasi lanskap e-goverment Indonesia.

Dalam laporan tersebut, Kearney menemukan bahwa investasi pemerintah di bidang teknologi informasi dan komunikasi (TIK) masih rendah.

Pada 2020, belanja pemerintah untuk bidang TIK tercatat hanya Rp21 triliun, dan diperkirakan hanya Rp46 triliun pada tahun 2030 atau setara dengan 0,13 persen dari produk domestik bruto (PDB).

“Jumlah investasi Indonesia di bidang TIK jauh lebih rendah dari rata-rata investasi 0,5 persen dari PDB di negara-negara benchmark yang telah berhasil mentransformasi sektor pemerintahannya,” kata Partner Kearney, Tomoo Sato dikutip dari keterangan resmi, Kamis (25/8/2022).

1. RI perlu investasi lebih besar di TIK agar jadi negara ekonomi terbesar kelima di 2045

ilustrasi pertumbuhan ekonomi (IDN Times/Aditya Pratama)

Pemerintah sendiri bercita-cita menjadikan Indonesia sebagai negara dengan perekonomian terbesar kelima di dunia pada 2045.

Menurut Kearney, untuk mencapai cita-cita tersebut, diperlukan investasi lebih besar pada bidang TIK.

“Untuk mencapai visinya menjadi negara dengan ekonomi terkuat kelima hingga ketujuh di dunia pada tahun 2045, pemerintah membutuhkan investasi TIK yang signifikan untuk mempercepat platform One Data Indonesia dan transformasi digital pada lebih banyak layanan publik,” ujar Tomoo Sato.

2. RI bisa cari opsi pendanaan lain buat genjot bidang TIK di pemerintahan

ilustrasi suntikan dana (IDN Times/Nathan Manaloe)

Mengingat anggaran pemerintah yang terbatas, Indonesia dapat menggunakan opsi pendanaan untuk membiayai pembangunan infrastruktur cloud pemerintah yang terpusat.

Konsultan Kearney, Alvin Suardana, mengatakan jika investasi itu dapat menciptakan ekosistem digital yang kuat, dan membantu pemerintah memungkinkan berbagi data antarkementerian.

“Pendekatan inovatif seperti bermitra dengan perusahaan swasta akan menjadi salah satu cara untuk mendukung pengembangan infrastruktur teknologi informasi. Indonesia juga dapat menginisiasi kerja sama dengan organisasi internasional yang memiliki tujuan bersama untuk meningkatkan kesejahteraan nasional,” kata Alvin.

3. Pemerintah bisa bentuk satgas khusus e-government

Ilustrasi Bekerja dalam tenggat waktu (IDN Times/Arief Rahmat)

Selain itu, pemerintah juga bisa membentuk satuan tugas (satgas) khusus untuk mengelola e-government, sehingga mereka bisa fokus dan lebih gencar mengamankan pendanaan TIK.

Kearney mencontohkan, Korea Selatan telah menciptakan Biro Pemerintah Digital di bawah Kementerian Dalam Negeri dan Keamanan untuk mengelola berbagi data publik, sekaligus memastikan desain dan pengiriman layanan digital.

Pembentukan unit e-government dengan perwakilan lintas kementerian juga penting untuk mengelola urusan e-government. Misalnya, Singapura menciptakan dua lembaga khusus untuk mengelola pemerintahan digital: Smart Nation and Digital Government Office (SNDGO) untuk perencanaan dan koordinasi, dan GovTech untuk implementasi e-government.

Sementara, Presiden Direktur dan Partner di Kearney Shirley Santoso menyebut, satgas khusus nantinya bisa fokus menjaga keamanan siber dan perlindungan data di Indonesia.

“Di Indonesia, komite pemerintah yang berdedikasi harus didukung oleh pejabat tinggi di bawah presiden dan bertindak sebagai pejabat eksekutif untuk memastikan bahwa semua kementerian dapat melakukan bagian mereka dalam mengelola layanan pemerintah digital," ujar Shirley.