Irjen Kementerian Perumahan Bakal Direkrut dari Kejagung
- Menteri PKP, Maruarar Sirait, menegaskan tidak akan berkompromi dengan korupsi di kementeriannya.
- Ara akan rekrut irjen dari Kejaksaan Agung dan mendirikan call center pengaduan untuk mencegah korupsi.
- Kementerian PKP akan fokus pada tindakan nyata untuk mencegah korupsi dengan struktur organisasi yang baru.
Jakarta, IDN Times - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait menegaskan dirinya tidak akan berkompromi dengan korupsi di kementeriannya.
Untuk memastikan pengawasan yang ketat, Ara menyatakan inspektur jenderal (irjen) di Kementerian PKP akan direkrut dari Kejaksaan Agung (Kejagung), sebagai upaya menciptakan sistem yang bersih dan transparan.
"Jadi saya nggak basa-basi, irjen saya nanti akan berasal dari Jaksa Agung, ini saksinya ya, saya sudah minta irjennya," kata Ara di Auditorium Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Jakarta, Senin (28/10/2024).
1. Kementerian PKP buka wadah pengaduan korupsi
Ara berencana mendirikan call center pengaduan untuk memfasilitasi laporan dugaan korupsi, pungutan liar, atau pemerasan di kementeriannya. Selain itu, dia menegaskan akan membangun sistem pelaporan dengan mekanisme whistleblower.
Hal itu bertujuan untuk menjaga integritas dan transparansi dalam pelayanan publik. Dia memperingatkan sistem tersebut dirancang untuk mencegah segala bentuk penyimpangan sejak awal.
"Jadi jangan coba-coba, karena kita dari awal sudah buat sistem yang benar dan transpara," ujarnya.
2. Ara sudah setorkan usulan struktur organisasi ke Prabowo
Ara menyatakan Kementerian PKP akan fokus pada tindakan nyata untuk mencegah korupsi. Struktur organisasi yang baru, melibatkan empat direktur jenderal (dirjen), dirancang untuk menyederhanakan birokrasi dengan pembagian tugas jelas.
Nantinya akan ada satu dirjen yang mengurusi pembangunan rumah di kota, dan dirjen yang mengawal pembangunan rumah di kota. Pendekatan itu bertujuan agar setiap urusan selesai di satu tingkatan tanpa tumpang tindih.
Dia telah mengajukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) yang lebih bersih, sederhana, dan mudah diakses publik kepada Presiden Prabowo. Ara meminta waktu lima hari untuk merealisasikan usulannya tersebut.
"Saya sudah minta kepada Pak Prabowo, kasih kesempatan saya lima hari ini, mengusulkan SOTK yang kami yakini lebih bersih, lebih simpel, dan lebih bisa diakses publik," tuturnya.
3. Ara mau setiap rapat disiarkan secara terbuka via streaming
Ara berencana mengadakan evaluasi terbuka setiap enam bulan untuk meninjau dan menerima masukan dari para pemangku kepentingan. Dia menekankan pentingnya transparansi dengan menyiarkan rapat secara langsung.
Hal itu terinspirasi dari praktik keterbukaan publik yang diterapkan di Denmark. Ara mengungkapkan transparansi sejalan dengan arahan Presiden Prabowo yang menekankan pentingnya kerja keras dalam pemberantasan korupsi.
"Saya baru dibrief, dididik Pak Prabowo, 4 hari di akmil. Satu poin yang kami dapat, bahwa Indonesia soal korupsi masih cukup banyak kerja keras," tambahnya.
