Lima Negara Uni Eropa Usulkan Pajak Laba bagi Perusahaan Energi
- Lima negara Uni Eropa mengusulkan pajak laba darurat bagi perusahaan energi sebagai respons atas krisis pasokan akibat konflik militer di Iran yang memicu lonjakan harga minyak dan gas.
- Para menteri keuangan menekankan agar dana dari pajak tersebut digunakan untuk membantu warga terdampak dan menekan inflasi tanpa membebani anggaran negara, mencontoh kebijakan serupa tahun 2022.
- Komisi Eropa tengah mempelajari usulan pajak baru ini sambil berkoordinasi dengan negara anggota, di tengah kekhawatiran akan kelangkaan bahan bakar dan gangguan jalur perdagangan global.
Jakarta, IDN Times - Lima negara anggota Uni Eropa resmi mengusulkan langkah intervensi finansial darurat bagi perusahaan energi akhir pekan lalu. Usulan ini muncul sebagai respons atas krisis ketersediaan bahan bakar dunia yang dipicu oleh konflik militer di Iran sejak akhir Februari 2026.
Para menteri keuangan dari Jerman, Italia, Spanyol, Portugal, dan Austria telah mengirimkan surat bersama kepada Komisi Eropa untuk mendesak adanya tindakan gabungan. Langkah ini diharapkan menjadi simbol persatuan Eropa dalam menghadapi guncangan pasokan energi, sekaligus mengumpulkan dana bantuan bagi warga yang terdampak.
Table of Content
1. Krisis energi dorong lima negara Eropa usulkan pajak darurat
Krisis energi di Eropa terjadi karena terganggunya pasokan minyak dan gas akibat ketegangan militer antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran sejak 28 Februari 2026. Menteri Ekonomi Spanyol, Carlos Cuerpo menegaskan, konflik tersebut telah mengacaukan pasar sehingga memberatkan ekonomi dan warga Eropa.
"Perang di Timur Tengah membuat harga minyak naik, sehingga ekonomi dan warga Eropa menjadi sangat terbebani," kata Menteri Carlos Cuerpo, dilansir Taipei Times.
Untuk mengatasi hal tersebut, kelima negara ini secara spesifik mendesak penerapan pajak laba mendadak (windfall tax). Situasi makin sulit setelah otoritas Iran menutup Selat Hormuz, yang merupakan jalur bagi 20 persen pasokan minyak dan gas dunia. Hal ini memicu lonjakan harga gas hingga lebih dari 70 persen. Para menteri keuangan ingin beban ekonomi ini dibagi secara adil, agar perusahaan energi yang mendapat untung besar dari situasi perang ikut membantu masyarakat.
"Sangat penting untuk memastikan beban ekonomi ini dibagi secara adil," kata Cuerpo.
2. Menteri Keuangan Jerman ingin uang pajak energi dipakai untuk bantu rakyat
Menteri Keuangan Jerman, Lars Klingbeil, bersama menteri lainnya meminta agar keuntungan berlebih perusahaan energi melalui skema pajak tersebut segera dialihkan untuk membiayai program bantuan bagi warga, tanpa membebani kas negara. Kebijakan ini dianggap penting untuk menekan kenaikan harga barang (inflasi) di Eropa yang naik menjadi 2,5 persen pada Maret lalu akibat mahalnya energi fosil.
"Ini adalah pesan jelas bahwa mereka yang untung besar karena dampak perang harus ikut membantu meringankan beban masyarakat umum," kata Menteri Lars Klingbeil.
Usulan ini mencontoh keberhasilan kebijakan serupa pada tahun 2022 yang terbukti efektif membatasi keuntungan berlebih saat krisis energi akibat konflik Rusia-Ukraina. Para menteri meminta Komisi Eropa segera menyusun aturan hukum yang kuat agar kebijakan pajak ini bisa diterapkan secara seragam di seluruh Uni Eropa.
"Melihat kondisi pasar yang kacau dan keterbatasan anggaran saat ini, Komisi Eropa harus segera membuat aturan pajak yang kuat untuk seluruh Uni Eropa," kata Menteri Lars Klingbeil.
3. Komisi Eropa sedang mempelajari usulan aturan pajak yang baru
Juru bicara Komisi Eropa memastikan bahwa pihaknya telah menerima surat tersebut dan sedang mempelajari kemungkinan aturan perpajakan baru ini secara mendalam. Komisi Eropa berjanji akan terus berkoordinasi dengan negara-negara anggota untuk merancang kebijakan yang tepat sasaran dalam mengatasi krisis pasokan.
"Secara umum, Komisi sedang bekerja sama erat dengan negara-negara anggota untuk mencari langkah kebijakan yang tepat dalam menghadapi krisis energi di Eropa," kata Juru Bicara Komisi Eropa.
Sementara itu, Komisioner Energi Uni Eropa, Dan Jorgensen, merasa khawatir dengan stok bahan bakar olahan seperti bahan bakar jet (avtur) dan diesel karena masalah pengiriman di Timur Tengah. Ia memperingatkan bahwa harga bensin dan bahan bakar lainnya sulit kembali normal dalam waktu dekat jika jalur perdagangan dunia masih terganggu.
"Gangguan karena penutupan jalur tersebut membuat harga bahan bakar sepertinya tidak akan normal dalam waktu dekat," kata Komisioner Dan Jorgensen.
