Jakarta, IDN Times - Direktur Utama PT Jasa Raharja, Rivan Achmad Purwantono, mengatakan bahwa digitalisasi Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) sangat perlu dilakukan.
Menurutnya, digitalisasi dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dalam pelayanan STNK, pembayaran pajak kendaraan bermotor, BBNKB, SWDKLLJ, dan pendapatan negara bukan pajak lainnya.
Hal tersebut ia sampaikan dalam Rapat Koordinasi Tim Pembina Samsat tingkat nasional, d Batam, Rabu (8/12/2021). Diketahui, Rakornas kali ini mengusung tema Kolaborasi Pelayanan Samsat di Era Digital dalam Mewujudkan Pelayanan Publik yang Prima.
“Dalam melaksanakan kegiatan di Samsat diperlukan langkah-langkah digitalisasi yang tepat baik yang dilakukan Polri, Bapenda Provinsi maupun Jasa Raharja, agar dapat memberikan layanan terintegrasi yang kian memudahkan masyarakat dalam melaksanakan kewajibannya,” ujar Rivan.
Sebagai informasi, Samsat merupakan pelayanan satu atap yang dilakukan oleh Polri, Dinas Pendapatan Provinsi, dan PT Jasa Raharja terkait registrasi dan identifikasi kendaran bermotor, pembayaran pajak kendaran bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, dan pembayaran sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan.
Lebih lanjut Rivan memaparkan, Jasa Raharja melaksanakan inisiatif guna mendukung pelayanan masyarakat yang terintegrasi melalui pemanfaatan data antar instansi, demi menuju Big Data Samsat.
Saat ini berdasarkan pusat data Jasa Raharja, terdapat 1.674 Samsat, baik Samsat Induk, Pembantu, Unggulan (Drive Thru, Online, Keliling dan Gerai), dengan transaksi hingga November 2021 mencapai 66.449.163 transaksi. Angka ini mengalami kenaikan 1,29 persen dari tahun sebelumnya.
Rivan menilai, Tim Pembina Samsat telah membentuk Aplikasi Samsat Digital Nasional (SIGNAL) dan Digitalisasi Road Tax, yang diharapkan dapat terus berkembang dan tidak hanya sebagai alat saluran pembayaran, tapi juga dapat menjadi bank data. Menurutnya, hal ini diperlukan sebagai alat analisis untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, khususnya di sektor otomotif dan meningkatkan fungsi verifikasi kendaraan bermotor.
“Besar harapan kami digitalisasi road tax dapat menjadi salah satu alat electronic vehicle identification sehingga kelak memungkinkan menjadi modern road payment system pada seluruh transaksi di jalan baik pembayaran tol, parkir, dan lain sebagainya tanpa ada kontak fisik manusia menggunakan kartu,” katanya.
Selain itu, Rivan juga memaparkan bahwa hingga November 2021, Jasa Raharja telah menyerahkan santunan kepada ahli waris maupun korban yang mengalami kecelakaan lalu lintas sebesar Rp2,15 triliun. Jumlah tersebut diketahui meningkat, seiring dengan kenaikan korban kecelakaan yang meninggal dunia, atau dengan kata lain terjadi peningkatan fatalitas.
Ia menilai, peningkatan penyerahan santunan ini tentunya harus diikuti dengan peningkatan kualitas layanan. Jasa Raharja pun terus bersinergi dengan pihak rumah sakit, BPJS Kesehatan, asuransi lain seperti Asabri, Taspen, dan BP Jamsostek, guna menekan angka korban kecelakaan yang tidak tertangani atau membayar secara reimburse ke rumah sakit.
Adapun saat ini, Jasa Raharja telah bekerja sama dengan 2.352 rumah sakit atau 95,26 persen dari total jumlah rumah sakit di seluruh Indonesia. Di samping itu, 90 persen santunan luka juga telah berhasil ditangani, dengan sebagian kecil 10 persen sisanya melakukan reimburse saat rawat jalan.
“Upaya-upaya pencegahan kecelakaan juga kita lakukan dengan menyelenggarakan berbagai program baik program edukatif seperti pelatihan awak angkutan atau program pelatihan penanganan korban lakalantas, juga program partisipatif berupa safety campaign bersama Korlantas Polri, Kemenhub dan 5 pilar keselamatan (RUNK), juga program preventif dengan memberikan bantuan alat/sarana pencegahan kecelakaan seperti traffic cone, barikade dan peralatan safety lainnya, serta red spot.” tutup Rivan. (WEB)