Jelang Nataru, INFA Prioritaskan Keselamatan Angkutan Penyeberangan

Barata pun menjelaskan, INFA & Port sebagai asosiasi yang kini menaungi 16 anggota pemilik usaha di bidang transportasi penyeberangan dengan 18 pelabuhan penyeberangan dan 90 kapal ferry ini menyadari masih banyak kepentingan usaha belum terselesaikan dengan baik.

Di antaranya, masalah tarif angkutan penyeberangan di bawah Harga Pokok Produksi (HPP) yang telah dihitung bersama (pemerintah dan para asosiasi) sejak tahun 2019, masalah over supply kapal pada lintasan komersial, masalah penanganan asuransi dermaga, masalah lintasan penyeberangan yang berhimpitan dengan lintasan laut, masalah perombakan kapal-kapal Landing Craft Tank (LCT) menjadi kapal penumpang yang tidak boleh beroperası lagi mulai pertengahan tahun 2026, dan sebagainya.

"Hal ini bukan karena asosiasi tidak penting atau tidak urgent akan masalah tersebut, tetapi saat ini asosiasi perlu mengedepankan peningkatan keselamatan sebagai prioritas yang harus dilakukan dalam rutinitas pelayanan transportasi penyeberangan. Kita sudah harus siap menghadapi Angkutan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, dan menyusul persiapan Angkutan Lebaran Tahun 2026/1447 H," tutur Barata.

Barata menambahkan, saat ini pemerintah pun tengah menyiapkan pengaturan yang khusus mengenai peningkatan transportasi sungai, danau dan penyeberangan.

Secara bertahap pengaturan tersebut telah diwujudkan dengan adanya Instruksi Menteri Perhubungan Nomor IM 3 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Keselamatan dan Keamanan Pelayaran Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan (Transportasi SDP) yang dialihkan sepenuhnya ke Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, meskipun dalam struktur organisasi Kementerian Perhubungan, transportasi SDP masih berada di Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

"Kalangan pengusaha Transportasi SDP tentunya mengharapkan agar Kementerian Perhubungan dapat segera mengakhiri posisi 'ambiguity' ini dengan menetapkan direktoral jenderal mana yang sepenuhnya menangani Transportasi SDP," ujar Barata.

Penetapan tersebut akan memberi kepastian dan kejelasan bagi para pemilik atau pengusaha dalam berorientasi mengurus kepentingannya dan Transportasi SDP.

"Tentu harapan kami, pengaturan dan penetapan ini akan membawa peningkatan dalam dunia Transportasi SDP yang lebih menjamin keselamatan dan keamanan kecepatan dan kelancaran, ketertiban dan keteraturan, efisien dan murah sehingga ke depan wajah Transportasi SDP akan lebih baru dan lebih nyaman," kata Barata.