Jepang Kecam Larangan Ekspor Alat Dwiguna oleh China
- China mempertimbangkan pembatasan ekspor logam tanah jarang ke Jepang sebagai buntut dari pernyataan PM Jepang terkait Taiwan.
- Pembatasan China berpotensi memberikan pukulan bagi ekonomi dan industri pertahanan Jepang, yang bergantung pada pasokan global tanah jarang dari Beijing.
- Pada 2010, China juga menangguhkan sementara ekspor logam tanah jarang ke Jepang setelah hubungan kedua negara memburuk akibat tabrakan kapal di dekat Kepulauan Senkaku.
Jakarta, IDN Times - Sekretaris Kabinet Jepang, Minoru Kihara, mengatakan bahwa negaranya akan mengevaluasi larangan ekspor barang-barang dwiguna oleh China. Pernyataan tersebut datang di tengah ancaman pembatasan yang lebih luas terhadap logam tanah jarang, yang dikeluarkan oleh Beijing terhadap Tokyo baru-baru ini.
Barang dwiguna adalah barang, perangkat lunak, atau teknologi yang memiliki kegunaan sipil dan militer. Ini termasuk unsur tanah jarang tertentu yang penting untuk pembuatan drone dan chip.
"Langkah terbaru yang diambil oleh China pada 6 Januari 2026 masih sangat tidak jelas. Kontrol ekspor China hanya menargetkan Jepang. Hal ini menyimpang secara signifikan dari praktik internasional dan sama sekali tidak dapat diterima," kata Kihara dalam konferensi pers harian pada Rabu (7/1/2026), dikutip dari Kyodo News.
Tokyo telah mengajukan protes kepada Beijing dan menuntut agar tindakan tersebut dicabut.
1. Buntut pernyataan Takaichi terkait Taiwan pada tahun lalu
Pada Selasa (6/1/2026), China Daily, surat kabar milik Partai Komunis yang berkuasa, melaporkan bahwa Beijing sedang mempertimbangkan untuk memperketat ekspor logam tanah jarang ke Jepang.
Tindakan China tersebut merupakan buntut dari perselisihan bilateral atas pernyataan Perdana Menteri (PM) Jepang, Sanae Takaichi, pada November 2025. Saat itu, Takaichi mengatakan bahwa serangan China terhadap Taiwan dapat dianggap sebagai ancaman, yang memungkinkan Jepang mengerahkan kekuatan militernya. Bagi Beijing, Taiwan yang diperintah secara demokratis itu adalah bagian dari wilayahnya. Namun, klaim itu ditolak oleh Taiwan.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Mao Ning, membela pembatasan ekspor tersebut. Menurutnya, tindakan itu sepenuhnya sah dan sesuai hukum. Ia menyebut pembatasan perdagangan tersebut berlaku segera, guna menjaga keamanan nasional dan memenuhi kewajiban internasional seperti nonproliferasi.
Pihaknya juga mendesak Tokyo untuk menarik kembali pernyataan keliru Takaichi karena pernyataan tersebut merupakan campur tangan terang-terangan dalam urusan internal China.
2. Pembatasan China memberikan pukulan bagi ekonomi dan industri di Jepang
Dikhawatirkan, langkah Beijing tersebut kemungkinan berdampak luas, yang akan memberian pukulan berat bagi ekonomi dan industri pertahanan Jepang.
Menurut para analis, untuk beberapa unsur tanah jarang berat, seperti yang digunakan untuk magnet pada motor kendaraan listrik dan hibrida, Tokyo hampir sepenuhnya bergantung pada Beijing. Saat ini, China mendominasi pasokan global tanah jarang dan mineral penting lainnya yang dibutuhkan untuk teknologi modern.
Terkait isu tersebut, Kementerian Luar Nergeri Jepang mengatakan akan membahas masalah ini dengan sekutu dekatnya Amerika Serikat (AS). Sebelumnya, Washington juga pernah menghadapi pembatasan perdagangan dari Beijing di masa lalu.
Dilaporkan, indeks saham Nikkei Jepang turun sekitar 1 persen pada 7 Januari 2026. Ini berlawanan dengan tren rekor tertinggi pada indeks acuan AS dan Eropa. Sementara itu, saham perusahaan kontraktor militer besar Kawasaki Heavy dan Mitsubishi Heavy termasuk yang mengalami penurunan terbesar. Jumlah tersebut sekitar 2 persen.
3. China pernah tangguhkan ekspor tanah jarang ke Jepang
Pada 2010, China menangguhkan sementara ekspor logam tanah jarang ke Jepang. Langkah tersebut diambil setelah hubungan kedua negara memburuk akibat tabrakan kapal di dekat Kepulauan Senkaku yang dikelola Tokyo dan diklaim oleh Beijing di Laut China Timur.
Hal itu mendorong Jepang untuk mendiversifikasi pasokan logam tanah jarang, tetapi masih bergantung pada Beijing untuk sekitar 90 persen impornya. Menurut Organisasi Jepang untuk Keamanan Logam dan Energi yang didukung pemerintah, angka tersebut tetap tinggi pada 2024, yakni sekitar 71,9 persen.
"Pembatasan ekspor logam tanah jarang dari China selama tiga bulan, seperti yang terjadi pada 2010, dapat merugikan bisnis Jepang sebesar 660 miliar yen (sekitar Rp70,8 triliun) dan mengurangi produk domestik bruto (PDB) tahunan sebesar 0,11 persen," kata Takahide Kiuchi, ekonom Nomura Research Institute, dalam sebuah laporan pada 7 Januari.
"Larangan selama setahun akan mengurangi PDB sekitar 0,43 persen," sambungnya, dikutip dari The Straits Times.
