Jokowi Kenang Momen Pangkas Subsidi BBM untuk Bangun Infrastruktur
- Jokowi mengenang pemotongan subsidi BBM yang memicu penurunan approval rating, namun berhasil membuka ruang fiskal tambahan sebesar Rp170 triliun.
- Langkah tersebut menjadi fondasi pembangunan infrastruktur di Indonesia, termasuk 366 ribu kilometer jalan desa baru dan 2.433 kilometer jalan tol.
- Jokowi juga menyebut proyek pembangunan lainnya seperti embung, pasar desa, posyandu, transportasi massal, dan irigasi untuk meningkatkan daya saing global Indonesia.
Jakarta, IDN Times - Presiden Joko "Jokowi" Widodo mengenang momen penting ketika memutuskan untuk memangkas dana subsidi bahan bakar minyak (BBM) pada awal pemerintahannya. Langkah tersebut, menurut Jokowi, adalah keputusan yang berat, namun diperlukan untuk memberikan ruang fiskal yang lebih besar guna membangun infrastruktur di seluruh Indonesia.
Hal itu disampaikan Jokowi saat berbicara dalam acara Kompas 100 CEO Forum Tahun 2024 di Istana Garuda, Ibu Kota Nusantara (IKN), Jumat (11/10/2024).
"Kembali ke 10 tahun yang lalu, saya ingat dulu saat pengalihan subsidi BBM, subsidinya kita potong tapi harganya tentu naik. Saat itu approval rating saya dari 72 persen jatuh melorot jadi 43 persen. Tapi saya putuskan berani karena itu risiko yang harus diambil," ujar Jokowi dalam pidatonya yang disiarkan di kanal YouTube Sekretariat Presiden.
1. Buka ruang fiskal setelah potong dana subsidi BBM
Langkah pemotongan subsidi BBM itu, kata Jokowi, berhasil membuka ruang fiskal tambahan sebesar Rp170 triliun. Dana itulah yang kemudian menjadi fondasi pembangunan infrastruktur di berbagai wilayah Indonesia selama 10 tahun terakhir.
Infrastruktur, menurut Jokowi, adalah kunci bagi kemajuan bangsa dan peningkatan daya saing di kancah global. "Dari situ kita memiliki ruang fiskal yang lebih besar, melompat kira-kira Rp170 triliun. Dari situ kita membangun infrastruktur. Jalan desa baru selama 10 tahun ada 366 ribu kilometer," ucap dia.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menjelaskan, banyak yang meragukan jumlah jalan desa yang berhasil dibangun. Namun, menurutnya, hal itu wajar mengingat Indonesia memiliki 74.800 desa. Jika dihitung, setiap desa hanya mendapat tambahan jalan sekitar 4 hingga 5 kilometer, yang ia anggap masih kurang.
"Logis enggak? Justru kurang kalau menurut saya. Harusnya lebih dari itu, bisa 2-3 kali lipat dari yang ada sekarang," ucap Jokowi sambil menekankan pentingnya jalan desa sebagai infrastruktur produksi bagi petani dan pekebun.
2. Infrastruktur lain juga dibangun
Selain jalan desa, Jokowi juga menyebutkan berbagai proyek pembangunan infrastruktur lainnya yang telah dicapai selama masa pemerintahannya. Di antaranya, pembangunan 6.800 embung, 14.700 pasar desa, 46.000 posyandu baru, serta pembangunan jalan tol sepanjang 2.433 kilometer.
"Sampai saat ini jalan tol yang kita bangun sudah 2.433 kilometer. Sebagai perbandingan, sebelum saya menjabat, sejak 1978 hanya ada 780 kilometer jalan tol," ucap dia.
Jokowi kemudian membandingkan perkembangan infrastruktur Indonesia dengan negara lain, seperti China yang telah memiliki 48 ribu kilometer jalan tol.
Jokowi juga menyinggung keberhasilan proyek transportasi massal di Jakarta, seperti MRT dan LRT, yang sudah mulai beroperasi meskipun masih dalam tahap pengembangan.
"MRT sudah beroperasi meskipun baru dari Lebak Bulus ke HI, dan LRT juga sudah dibangun meskipun baru dari pusat kota ke Cibubur dan Bekasi," kata Jokowi.
3. Jokowi singgung proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung
Selain itu, Jokowi menyampaikan Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang telah selesai dibangun menjadi salah satu prestasi besar. Namun, ia mengakui bahwa capaian infrastruktur Indonesia masih jauh tertinggal dibandingkan negara lain.
"Kereta cepat kita baru 148 kilometer, sementara China sudah punya 28 ribu kilometer. Artinya, kita masih tertinggal jauh," ujar Jokowi.
Di sektor irigasi, Jokowi menyebut pembangunan 53 bendungan baru dengan jaringan irigasi yang meliputi 1,2 juta hektare. Infrastruktur ini, menurutnya, mampu menurunkan biaya logistik secara signifikan dan membantu meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat global.
"Pada akhirnya, pembangunan infrastruktur ini telah menurunkan biaya logistik dari 24 persen menjadi sekitar 14 persen. Ini berdampak langsung pada daya saing kita," kata Jokowi, merujuk pada peningkatan peringkat daya saing global Indonesia yang naik dari posisi 42 pada 2015 menjadi peringkat 27 pada 2023.
Menurutnya, semua pencapaian ini menunjukkan betapa pentingnya pembangunan infrastruktur dalam meningkatkan posisi Indonesia di dunia internasional, baik dari segi daya saing ekonomi maupun inovasi.
