Jokowi Minta Lumbung Pangan Terus Digenjot di Sejumlah Daerah
Jakarta, IDN Times - Presiden Joko "Jokowi" Widodo, meminta jajarannya untuk terus mengembangkan lumbung pangan atau food estate di sejumlah daerah di Indonesia. Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto usai rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta pada Selasa (4/10/2022).
Airlangga mengatakan, Kementerian Pertanian juga telah mengembangkan lumbung pangan di sejumlah wilayah di Indonesia.
“Ini yang sudah dikembangkan oleh Kementerian Pertanian itu sekitar 60 ribuan (hektare), di mana tahun 2020 itu 30 ribu hektare, kemudian di tahun 2021 itu 14 ribu hektare, dan kemudian ada ekstensifikasi sebanyak 16 ribu hektare,” ujar Airlangga
1. Salah satu lumbung pangan yang dilaporkan ke Jokowi yakni di Kalimantan Tengah
Airlangga menerangkan, lumbung pangan yang dilaporkan ke Jokowi yakni di Kalimantan Tengah. Menurutnya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) juga ikut membantu menyediakan air dan pengolahan lahan.
“Sehingga, nanti Kementerian Pertanian tinggal masuk pada lahan yang sudah siap. Pengembangan di lahan yang sudah siap, disiapkan oleh PUPR,” ucap dia.
2. Ada juga lumbung padi di NTT
Selain itu, kata Airlangga, pemerintah menyiapkan lumbung pangan di Kabupaten Belu, Kabupaten Sumba Tengah dan Kabupaten Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Di wilayah tersebut, disiapkan komoditas jagung dan sorgum.
“Belu dipersiapkan seluas 559 hektare dan ini komoditasnya adalah jagung, dan ini akan terus diikuti oleh pemerintah. Di Sumba Tengah seluas 10 ribu hektare dan ini realisasinya sudah hampir 10 ribu hektare. Ketersediaan air dan pupuk menjadi perhatian pemerintah,” kata dia.
3. Pemerintah juga siapkan Papua sebagai daerah lumpung pangan
Pemerintah juga mendorong wilayah Papua untuk mengembangkan lumbung pangan. Wilayah yang didorong yakni Merauke dan Kerom.
Airlangga menerangkan, pemerintah juga sedang mengembangkan lumbung pangan di Sumatra Utara dengan target lahan seluas 22 hektare.
“Ini diberikan penugasan kepada Bupati Humbahas (Humbang Hasundutan) sebagai penanggung jawab sesuai dengan keputusan dari Menko Marinves. Namun, ini (Sumatra Utara) akan punya potensi lebih besar lagi dan diberi tugas kepada Menteri Pertanian untuk juga melakukan intervensi kegiatannya,” imbuhnya.
