Jokowi Minta QRIS Antarnegara Diperkuat karena Mendesak

08 Mei 2023, 10:17 WIB

Presiden Joko “Jokowi” Widodo memberi arahan dalam Rakornas BMKG 2022. (dok. YouTube Info BMKG).

Jakarta, IDN Times - Presiden Joko "Jokowi" Widodo menyebut QRIS antarnegara mendesak untuk diperkuat, yaitu sistem pembayaran lintas negara (cross-border payment) berbasis kode QR yang dapat digunakan untuk transaksi lintas negara.

Ada beberapa faktor yang menurut Jokowi membuat akselerasi QRIS antarnegara diperkuat, terutama bagi negara-negara di kawasan ASEAN.

"Pengembangan konektivitas pembayaran di kawasan ASEAN seperti QRIS antarnegara juga mendesak untuk terus diperkuat, mendukung perekonomian dan inklusi keuangan di kawasan, dan menjadi bagian penting dari keketuaan Indonesia di ASEAN tahun ini," kata Jokowi dalam Opening Ceremony of Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia 2023, Senin (8/5/2023).

1. Inovasi kartu kredit pemerintah perlu diperkuat

Ilustrasi credit (IDN Times/Arief Rahmat)

Jokowi juga menyoroti kartu kredit pemerintah yang menurutnya harus diperkuat. Sebab, kunci untuk terus tumbuh dan berkembang salah satunya adalah inovasi.

"Inovasi keuangan digital seperti kartu kredit pemerintah perlu terus diperkuat untuk mempermudah belanja barang pemerintah pusat dan daerah, guna meningkatkan efisiensi dan transparansi dan memudahkan pertanggungjawaban penggunaan belanja pemerintah," ujar dia.

2. Perlu hati-hati melakukan inovasi QRIS dan kartu kredit pemerintah

Presiden Joko Widodo (ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan)

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu memaparkan, semua inovasi harus dilakukan secara hati-hati, serta memerhatikan dan memiliki antisipasi risiko, sistem keamanan yang andal, dan sistem perlindungan konsumen yang baik.

Mitigasi risiko tersebut, kata dia harus betul-betul dihitung terkait regulasi dan pengawasan, pemantauan dan implikasi terhadap nilai tukar, serta keberlanjutan adopsi standar internasionalnya.

"Terakhir saya minta seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk menggunakan kartu kredit pemerintah, serta mendukung perluasan QRIS antarnegara guna akselerasi ekonomi dan keuangan digital yang inklusi," tambahnya.

3. ASEAN tak akan lagi bergantung pada dolar AS

Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo. (dok. YouTube Bank Indonesia)

Negara-negara di ASEAN bakal mendorong penggunaan mata uang lokal dalam melakukan transaksi antarnegara di kawasan sehingga tak lagi bergantung dolar AS. Itu dilakukan melalui penyelesaian transaksi bilateral, yaitu Local Currency Settlement (LCS).

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menjelaskan, selain LCS, transaksi lintas batas yang turut didorong adalah pembayaran berbasis QR.

"ASEAN sepakat untuk menegaskan kembali ketahanan, di antara lain dengan penggunaan mata uang lokal untuk mendukung perdagangan dan investasi lintas batas di kawasan ASEAN," katanya dalam konferensi pers ASEAN Finance Ministers and Central Bank Governors (AFMGM) 2023 di Bali Nusa Dua Convention Center, Jumat (31/3/2023).