Jakarta, IDN Times - Presiden ke-7 RI Joko "Jokowi" Widodo menaikkan tunjangan kinerja (tukin) pegawai DPR RI pada Jumat (18/10/2024) atau tiga hari jelang akhir jabatannya di Minggu (20/10/2024).
Keputusan ini tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 135 Tahun 2024 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
Dalam Perpres disebutkan pada pasal 2 ayat 1, yaitu Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, selain diberikan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diberikan tunjangan kinerja setiap bulan.
"Pemberian tunjangan kinerja bagi pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mempertimbangkan capaian kinerja pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," tulis aturan tersebut.
Sementara itu, untuk pajak penghasilan atas tunjangan kinerja dikenakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Tunjangan kinerja berlaku sejak beleid tersebut diundangkan pada tanggal 18 Oktober 2024. Peraturan ini pun ditandatangani oleh Menteri Sekretaris Negara saat itu Pratikno, dan Presiden RI Joko Widodo.
Kenaikan tunjangan kinerja pegawai DPR ini sekitar 30,84 persen hingga 111 persen dibandingkan Peraturan Presiden Nomor 92/2016.
Berikut ini tunjangan kinerja pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI berdasarkan kelas jabatan.