Jokowi Pastikan Belum Ada Rencana Batasi BBM Subsidi per 17 Agustus

Wacana tersebut mengemuka dari pernyataan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan. Dia menegaskan bahwa pembatasan tersebut bertujuan agar subsidi BBM lebih tepat sasaran dan hanya diberikan kepada mereka yang benar-benar berhak.

Dalam unggahan video pada akunnya di Instagram, Luhut menyampaikan distribusi BBM subsidi akan mulai dibatasi setelah 17 Agustus 2024, dan benar-benar difokuskan untuk yang berhak menerima.

“Pemberian subsidi yang tidak pada tempatnya, itu sekarang Pertamina sedang menyiapkan dan kita berharap 17 Agustus ini kita sudah bisa mulai, di mana orang yang tidak berhak dapat subsidi itu akan bisa kita kurangi," kata Luhut, dikutip Selasa (9/7/2024).

Pemerintah memang tengah membahas rencana pembatasan subsidi BBM. Namun, keputusan final mengenai kebijakan tersebut belum ditetapkan.

Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto menyatakan kebijakan itu masih dalam tahap pembahasan lebih lanjut dan perlu dirapatkan sebelum diputuskan​.

“(Pembatasan subsidi BBM) kita akan rapatkan lagi. Belum (diputuskan),” kata Airlangga kepada jurnalis di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (10/7/2024).

Selain itu, Airlangga menekankan pertimbangan utama sebelum melakukan pembatasan adalah konsekuensi fiskal yang akan dihadapi oleh pemerintah.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir mengungkapkan, PT Pertamina (Persero) tengah menunggu disahkannya Peraturan Presiden (PP) Nomor 191 yang mengatur tentang distribusi BBM bersubsidi tepat sasaran.

Hal itu disampaikan Erick sebagai tanggapan atas pernyataan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan terkait pembatasan penjualan BBM bersubsidi yang akan dilakukan mulai 17 Agustus 2024.

"Ya kita sedang menunggu Perpres (Nomor) 191, di mana BBM tepat sasaran. Jangan sampai BBM ini digunakan oleh orang yang mampu, tetapi mendapatkan BBM bersubsidi," kata Erick, dikutip Rabu (10/7/2024).