Jakarta, IDN Times - Presiden Joko “Jokowi” Widodo resmi menghapus kelas 1, 2, dan 3 BPJS Kesehatan. Penghapusan itu diresmikan dalam Peraturan Presiden (Perpres) nomor 59 tahun 2024 yang mengubah Perpres nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.
Dalam Perpres itu, tak ada lagi kelas 1, 2, dan 3 BPJS Kesehatan. Aturan kelas berubah menjadi hanya kelas rawat inap standar atau KRIS.
Dalam Perpres 59 tahun 2024, pemerintah tidak menetapkan besaran iuran BPJS Kesehatan terbaru yang tak lagi ditetapkan berdasarkan kelas. Pada pasal 46A Perpres tersebut, dinyatakan ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan penerapan KRIS akan diatur dalam peraturan menteri.
Sementara itu, dalam Perpres 82 tahun 2018, pemerintah menetapkan iuran BPJS Kesehatan pada pasal 34, yakni Rp25.500 untuk pekerja bukan penerima upah (PBPU) atau peserta bukan pekerja (BP) dengan manfaat pelayanan kelas 3. Lalu, Rp51 ribu untuk peserta PBPU dan peserta BP dengan manfaat pelayanan kelas 2, serta Rp80 ribu untuk kelas 1.
Pada pasal 103B ayat (1), ditetapkan bahwa penyerapan KRIS harus dilakukan secara menyeluruh, dan paling lambat pada 30 Juni 2025.
Adapun Perpres 59/2024 itu diundangkan Jokowi pada Rabu, (8/5/2024) lalu.
Tarif BPJS Kesehatan bagi peserta PBPU dan peserta BP atau peserta mandiri yang berlaku saat ini dituangkan dalam Perpres nomor 64 tahun 2020 yang merupakan perubahan kedua atas Perpres 82/2018.
Dalam Perpres itu, iuran peserta PBPU dan BP kelas 3 ialah Rp35 ribu per bulan, kelas 2 Rp100 ribu per bulan, dan kelas 1 Rp150 ribu per bulan.