Jakarta, IDN Times - Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) mendorong pemerintah memperkuat perlindungan terhadap industri dalam negeri di tengah derasnya produk impor.
Kendati demikian, kebijakan tersebut perlu diterapkan secara terukur dan selektif agar tidak mengganggu kebutuhan industri nasional.
Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perindustrian Saleh Husin, mengatakan perlindungan industri dalam negeri memang perlu diperkuat. Namun, kebijakan tersebut harus berbasis data dan mempertimbangkan kemampuan industri nasional dalam memenuhi kebutuhan pasar.
Menurutnya, perlindungan terutama perlu diarahkan pada produk yang sudah mampu diproduksi dan dipasok oleh industri dalam negeri.
"Fokus perlindungan sebaiknya diberikan pada produk yang sudah mampu diproduksi dan dipasok industri dalam negeri, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas, sehingga kebijakan tidak mengganggu kebutuhan industri yang memang masih bergantung pada impor," kata Saleh Husin dalam keterangannya, Senin (5/10/2026).
Dengan pendekatan tersebut, pengaturan impor diharapkan dapat menjaga daya saing industri nasional sekaligus mencegah persaingan yang tidak sehat akibat masuknya produk impor. Di sisi lain, Saleh menilai pemerintah tetap perlu menjaga kelancaran impor untuk kebutuhan industri yang belum dapat dipenuhi dari dalam negeri.
"Produk impor dapat menjadi tekanan bagi industri nasional apabila masuk pada produk yang sebenarnya sudah dapat dipasok oleh industri dalam negeri," ujarnya.
Karena itu, Kadin menilai pengaturan impor perlu terus dievaluasi dan, bila diperlukan, diperkuat secara selektif. Kebijakan tersebut tidak boleh sampai menghambat impor bahan baku, barang modal, maupun produk yang belum mampu dipenuhi industri domestik.
Menurutnya, pemerintah perlu segera membangun kebijakan perlindungan industri dalam negeri yang terintegrasi dan berbasis kebutuhan industri.
Langkah perlindungan industri dapat dilakukan melalui sejumlah instrumen, mulai dari pengendalian impor, peningkatan tingkat komponen dalam negeri (TKDN), kebijakan safeguard, hingga pemberian insentif. Namun, penerapannya harus disesuaikan dengan karakteristik produk.
"Prinsip utamanya adalah melindungi produk yang sudah kompetitif dan mampu dipasok industri dalam negeri, bukan sekadar membatasi impor," ucapnya.