Kartu Prakerja Dituding hanya Buang Uang Untungkan Lembaga Pelatihan

02 Mei 2020, 21:30 WIB

Ilustrasi Kartu Prakerja (IDN Times/Arief Rahmat)

Jakarta, IDN Times - Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Nailul Huda menilai pemberian program Kartu Prakerja saat ini cuma menghamburkan uang saja. Dalam situasi pandemik seperti ini, di mana masyarakat perlu menyambung hidup, program itu dinilai tidak tepat guna.

"Untuk saat ini perlu diselamatkan dulu manusianya. Jadi kita desak pemerintah untuk menunda Kartu Prakerja untuk dialihkan ke bantuan langsung tunai. Lagian Prakerja ini cuma menguntungkan platform dan lembaga pelatihan saja," kata Huda saat dihubungi IDN Times, Sabtu (2/5).

1. Kartu Prakerja sudah berjalan, emang bisa ditunda?

Alokasi anggaran Kartu Prakerja. IDN Times/Rahmat Arief)

Huda meyakini pemerintah memiliki kuasa untuk menunda program ini. Bisa melalui Keputusan Presiden (Keppres) atau Peraturan Presiden (Perpres) yang menganulir Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 3 Tahun 2020 tentang pengembangan kompetensi kerja melalui program Kartu Prakerja.

"Ada 1,3 juta sampai 2 juta orang yang bisa diberikan bantuan dari dana pelatihan program Prakerja di mana bisa didapatkan oleh orang yang sebetulnya mampu secara finansial," kata Huda.

2. Pemerintah tidak bisa berikan bantuan sosial langsung melalui Kartu Prakerja

Ilustrasi (IDN Times/Arief Rahmat)

Sementara itu Direktur Komunikasi Manajemen Pelaksana Prakerja, Panji Winanteya Ruky mengatakan tidak bisa menjadikan Kartu Prakerja sebagai 'obat' yang mengobati banyak penyakit. Menurutnya, untuk bantuan sosial, pemerintah telah menyiapkan secara terpisah, mulai dari Bantuan Langsung Tunai (BLT), Dana Desa, Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan sembako, bantuan padat karya, dan lainnya.

"Cuma yang paling cepat maju sekarang adalah Kartu Prakerja. Jangan Kartu Prakerja dianggap solusi untuk semua permasalahan," katanya kepada IDN Times.

3. Kartu Prakerja cuma sementara sebagai stimulus jaring pengaman sosial

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (tengah) bersama Gubernur BI Perry Warjiyo (kiri) dan Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso memberikan keterangan pers sesuai bertemu dengan Presiden Joko Widodo terkait penanganan dampak virus corona terhadap sektor ekonomi Indonesia di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (2/3/2020) (ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan)

Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan hal serupa. Ia memillih tidak mengindahkan usul tersebut lantaran ia mengatakan bahwa pemerintah telah menggelontorkan dana untuk program bantuan langsung yang nilainya mencapai Rp105 triliun.

"Kartu Prakerja menjadi jaring pengaman sosial untuk mereka kehilangan pekerjaan ini sifatnya juga temporary, artinya nanti apabila situasi normal dia akan menjadi Kartu Prakerja sesuai desain awal yaitu untuk upskilling dan reskilling," ujar Ketum Partai Golkar tersebut di channel YouTube Sekretariat Kabinet RI, Rabu (22/4).