Delapan Kebijakan Habibie yang Buat Ekonomi Bangkit dari Krisis

Presiden ke-3 RI, BJ Habibie memiliki peran besar dalam perkembangan perekonomian Indonesia antara lain dengan menekan praktik monopoli dan tumbuhnya persaingan usaha tidak sehat.

Di era kepemimpinan Habibie, UU No 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan yang Tidak Sehat dan UU Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dikeluarkan. 

Dilansir dari Antara, menurut pengamat ekonomi Sumut, Wahyu Ario Pratomo, meski belum maksimal hasilnya, kedua UU itu memberi banyak manfaat ke perekonomian, pemerintah dan konsumen.

UU No 5 membuat KPPU berhasil menyelamatkan uang negara dan termasuk menguntungkan masyarakat dari terjadinya proyek asal jadi. Sebab, dana proyeknya tergerus oleh "permainan".

Konsep Habibienomic adalah warisan penting untuk bangsa Indonesia. Ketua Asosiasi Kader Sosio-Ekonomi Strategis (Akses) Suroto mengatakan konsep Habibienomic adalah sebuah aliran ekonomi yang mengedepankan peningkatan nilai tambah ekonomi berbasis teknologi.

“Pemikiran ini sebetulnya pernah ditawarkan pada awal tahun 1990-an,” katanya.

Habibienomic adalah aliran pemikiran yang penting dan relevan untuk diterapkan saat ini dan juga mendatang. Menurut Suroto, model konsep alih teknologi seharusnya memang ditempelkan dalam berbagai negosiasi kebijakan investasi terutama investasi asing. Sebab, tanpa komitmen alih teknologi pada akhirnya semua nilai tambah rentan berada dalam kendali negara lain.

Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan, Abdul Halim mengatakan salah satu kebijakan yang diambil Habibie adalah membebaskan tahanan politik guna menghadirkan kebebasan berdemokrasi kepada setiap orang.

Langkah tersebut dinilai direspons positif oleh pelaku ekonomi pada saat itu karena Presiden Habibie dianggap menghadirkan kepastian hukum bagi setiap warga negara.

"Kepastian hukum inilah yang diperlukan dalam pemulihan kehidupan ekonomi bangsa saat itu," kata Abdul. 

Ekonom Universitas Indonesia Haryadin Mahardika memandang kemampuan almarhum BJ Habibie dalam meramu tim ekonomi yang kuat bisa diteladani oleh generasi pemimpin Indonesia saat ini.

"Di bidang ekonomi, yang bisa diteladani dari almarhum BJ Habibie adalah kemampuan beliau untuk meramu tim ekonomi yang sangat kuat dan memberikan dukungan penuh terhadap tim ekonomi tersebut," ujar Haryadin Mahardika saat dihubungi Antara di Jakarta, pada Rabu malam.

Tim yang dipilih merupakan sosok-sosok yang terbaik dan tidak ada intervensi-intervensi yang sifatnya politis dalam prosesnya. Almarhum juga dikenal sebagai sosok yang berpikiran logis dan memiliki kemampuan logika yang kuat sehingga cara-cara dalam mengembalikan serta memulihkan perekonomian Indonesia yang saat itu sedang terpuruk berhasil dilakukan dengan cara yang sangat cepat, seperti kembali menguatnya nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS.

Salah satu yang paling mengaggumkan adalah ketika Habibie berhasil menggenjot nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika. Saat itu nilai tukar rupiah sempat terpuruk di kisaran Rp16.650 per dolar AS dan inflasi membumbung hingga 65 persen.

Tapi, di periode kepemimpinannya yang tak lama karena hanya 1 tahun 5 bulan atau 512 hari, Habibie bisa menjadikan kurs rupiah juga menguat tajam. Jika pada Juni 1998 tercatat Rp16.650 per US$, maka dalam waktu lima bulan naik menjadi Rp7.000 per US$.

BJ Habibie yang bukan ekonom pun berhasil membuat Indonesia berhasil melewati gelombang krisis yang sangat parah pada 1998. Ia diangkat menjadi Presiden RI menggantikan Soeharto pada 21 Mei 1998 ketika ekonomi Indonesia sedang compang-camping. Situasi politik juga terus bergejolak pasca-lengsernya Soeharto.

Habibie bisa menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tumbuh minus 13,13 persen pada 1998 bisa berbalik positif tumbuh 0,79 persen pada 1999.

Habibie juga berhasil menyelamatkan industri perbankan yang hancur diterpa krisis. Berkat perannya, proses merger empat bank BUMN yang ‘tenggelam’ akhirnya terealisasi.

Pemerintah Soeharto memang sudah mencanangkan penggabungan empat bank pemerintah yaitu Bank Dagang Negara (BDN), Bank Budi Daya (BBD), Bank Exim, dan Bapindo, pada akhir tahun 1997. Baru kemudian ketika BJ Habibie didapuk menjadi Presiden RI pada 21 Mei 1998, jalan menuju proses merger makin jelas. Saat Habibie menjabat sebagai presiden, kondisi perekonomian Indonesia memang sedang sangat parah.

Dilansir dari infobanknews, melalui Pemantapan Ketahanan Ekonomi dan Keuangan yang dibentuknya, BJ Habibie membuat keputusan bahwa merger 4 bank dilaksanakan sekaligus. Habibie mencetuskan nama Bank Mandiri, bukan Bank Catur yang pernah diusulkan Soeharto. Pemerintah Habibie menunjuk Deutsche Bank sebagai konsultannya.

Pada 1 Oktober 1998 keluar PP Nomor 75 Tahun 1998 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Persero di Bidang Perbankan, yang poin utamanya adalah ihwal penyertaan modal negara dalam pembentukan PT Bank Mandiri (Persero). Modal negara disebut berasal dari pengalihan saham dari empat bank bergabung. Pada 2 Oktober 1998, PT Bank Mandiri (Persero) akhirnya secara resmi berdiri.

Mantan Wakil Presiden Boediono pernah mengungkapkan bagaimana mantan Menteri Riset dan Teknologi era Soeharto itu berhasil menerapkan independensi bagi Bank Indonesia.

Lama belajar di Jerman membuat Habibie memahami independensi bank sentral Jerman yang sangat tinggi. Salah satu tujuan pembentukan independensi Bank Indonesia adalah agar fokus menjaga kondisi moneter domestik, khususnya menjaga kondisi perekonomian pasca krisis Asia 1998.

Bahkan, mantan gubernur bank sentral Jerman pun kala itu dilibatkan sebagai pakar untuk memberi masukan saat membuat Undang-Undang Bank Indonesia, termasuk melibatkan jajaran menteri ekonomi.

Akhirnya Bank Indonesia menjadi bank sentral yang independen, melalui UU No 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

Itulah 8 kebijakan BJ Habibie untuk menyelamatkan kondisi perekonomian Indonesia dari krisis dan menciptakan stabilitas ekonomi.