Kelas Menengah Rentan Menjerit jika BBM Subsidi Jadi Dibatasi

20 Jul 2024, 22:09 WIB

Trio Hamdani

Ilustrasi SPBU Pertamina. (Dok. IDN Times/Istimewa)

Intinya sih...

Kelas menengah rentan tidak tercakup dalam jaring pengaman sosial, karena itu pembatasan BBM subsidi dapat memicu inflasi, penurunan daya beli, dan gangguan konsumsi rumah tangga. Pembatasan subsidi BBM dinilai untuk memberikan ruang fiskal lebih bagi pemerintahan baru.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira, menyatakan terdapat banyak kelas menengah rentan yang tidak tercakup dalam jaring pengaman sosial.

Kelompok tersebut berada sedikit di atas garis kemiskinan dan bukan tergolong orang kaya atau sangat mampu, namun merupakan salah satu pengguna terbesar BBM subsidi. Oleh karenanya, mereka akan terdampak apabila bahan bakar minyak (BBM) subsidi jadi dibatasi.

“Dia bukan orang kaya, dia bukan orang yang dianggap sangat mampu. Tapi faktanya mereka ini salah satu pemakai BBM subsidi yang paling besar,” kata Bhima kepada IDN Times, dikutip Sabtu (20/7/2024).

1. Pembatasan BBM subsidi bisa gerus daya beli kelas menengah rentan

Ilustrasi SPBU Pertamina. (IDN Times/Shemi)

Menurut Bhima, seharusnya pembatasan BBM subsidi difokuskan pada kebocoran solar subsidi yang terjadi di sektor pertambangan dan perkebunan skala besar, terutama di luar pulau Jawa, dengan penegakan hukum dan sanksi tegas hingga pencabutan izin perusahaan.

Bima mengingatkan, jika pemerintah menyasar kelompok ritel atau masyarakat rentan, dapat memicu efek domino yang mengarah pada inflasi, penurunan daya beli, dan gangguan konsumsi rumah tangga.

“Jaring pengaman sosial kita kecil, tidak cukup untuk menahan gejolak efek pembatasan BBM bersubsidi,” ujarnya.

2. Pemerintah diduga mau mengantisipasi pelebaran defisit APBN

ilustrasi APBN (IDN Times/Aditya Pratama)

Bhima mensinyalir pembatasan subsidi BBM diperlukan untuk memberikan ruang fiskal lebih bagi pemerintahan baru yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto pada 2024-2029.

“Karena dikhawatirkan batasan defisit anggaran tahun ini akan melebar sampai 2,7 persen,” tuturnya.

Bhima menyebut dengan adanya program-program prioritas dari pemerintahan Prabowo, seperti makan siang gratis dan kelanjutan proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, defisit anggaran berpotensi mencapai 3 persen.

“Nah, kalau tidak dilakukan pembatasan subsidi energi sekarang maka dikhawatirkan program-program ke depan, termasuk warisan Jokowi itu tidak akan bisa diselesaikan tidak ada duitnya, tidak ada dananya,” sambungnya.

3. Pemerintah diingatkan ada masalah data terkait jaring pengaman sosial

Soft launching Pertamax Green 95 di SPBU Pertamina 31.128.02 MT Haryono, Jakarta Selatan. (IDN Times/Trio Hamdani)

Di sisi lain, Bhima melihat wacana pembatasan subsidi BBM kerap muncul setiap awal pemerintahan baru, namun saat ini konteksnya berbeda karena tekanan daya beli masyarakat sedang berat.

Menurutnya, pemerintah tidak bisa hanya fokus pada defisit APBN tanpa memperhatikan dampaknya terhadap kelas menengah rentan. Jika subsidi dialihkan menjadi jaring pengaman sosial, ada masalah pendataan yang dapat menghambat efektivitasnya.

Bhima mengatakan data kemiskinan penerima manfaat dari jaring pengaman sosial masih bermasalah, sehingga kebijakan ini perlu dipertimbangkan dengan cermat agar tidak menambah beban masyarakat rentan.

“Kita tahu bahwa ada masalah pendataan di data kemiskinan penerima manfaat dari jaring pengaman sosial,” tambahnya.