Jakarta, IDN Times - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), bakal menegur 155 Komisaris dan Direksi yang terbukti belum melaporkan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Dan kami akan tegur mereka untuk secepatnya laporkan (LHKPN) ke KPK," jelas Staf Khusus III Menteri BUMN Arya Sinulingga kepada IDN Times, Selasa (25/7/2023).
Arya menegaskan, Kementerian BUMN belum memiliki daftar nama komisaris dan direksi yang belum melaporkan LHKPN. Mereka juga belum mengantongi data enam perusahaan yang disebut KPK memiliki tingkat kepatuhan pelaporan LHKPN rendah.
"Kami lagi meminta data informasi pada KPK, untuk ketahui siapa saja komisaris atau direksi mana saja yang belum melaporkan LHKPN," tegasnya.
Sebagai informasi, LHKPN atau Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara merupakan laporan yang wajib disampaikan penyelenggara negara mengenai harta kekayaan yang dimilikinya saat pertama kali menjabat, mutasi, promosi, dan pensiun. Pembuatan LHKPN merupakan salah satu upaya pencegahan korupsi.
Sebelumnya, Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan mengatakan secara keseluruhan tingkat kepatuhan BUMN melaporkan kekayaan sudah baik.
Namun, masih ada ratusan petinggi BUMN yang belum melaporkan kekayaannya.
"Memang masih ada 155 direktur dan komisaris di BUMN yang belum lapor," ujarnya.
Enam BUMN dengan tingkat kepatuhan LHKPN terendah per Juli 2023:
Secara nasional, tingkat kepatuhan BUMN cukup tinggi dibandingkan instansi lainnya.