5 Kepala Daerah Terkaya di Jawa Timur

03 Des 2024, 11:28 WIB

Gedung Pemkab Jember. Pixabay.com/astama81

Melaporkan harta kekayaan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah hal wajib bagi setiap pejabat publik. Melalui Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), masyarakat dapat mengakses daftar harta kekayaan yang dimiliki oleh setiap penyelenggara negara.

Kali ini, IDN Times merangkum harta kekayaan para kepala daerah di Jawa Timur. Simak tujuh kepala daerah terkaya di Jawa Timur berikut ini!

1. Ony Anwar Harsono (Bupati Ngawi)

Ony Anwar Harsono calon bupati Ngawi saat salurkan hak suaranya. IDN Times/ Riyanto.

Dilansir laman LHKPN, Ony Anwar Harsono terakhir kali melaporkan harta kekayaannya pada 31 Desember 2023. Pada Pilkada 2024, Ony kembali mencalonkan diri sebagai bupati.

Total kekayaan kepala daerah terkaya di Jawa Timur ini mencapai Rp57,7 miliar. Rinciannya sebagai berikut:

Tanah dan bangunan: Rp34 miliar
Alat transportasi dan mesin: Rp886 juta
Harta bergerak lainnya: Rp22 miliar
Kas dan setara kas: Rp750 juta

2. Mochamad Nur Arifin (Bupati Trenggalek)

Mochamad Nur Arifin saat merilis hasil hitung cepat. IDN Times/ istimewa

Kepala daerah terkaya kedua di Jawa Timur ini memiliki total harta kekayaan Rp38,9 miliar. Bupati Trenggalek ini melaporkan harta kekayaannya ke KPK terakhir pada 2023. Pada Pilkada 2024, Mochamad Nur Arifin kembali mencalonkan diri sebagai bupati dan melawan kotak kosong.

Berikut rincian kekayaan Mochamad Nur Arifin:

Tanah dan bangunan: Rp39,3 miliar
Alat transportasi dan mesin: Rp925 juta
Harta bergerak lainnya: Rp414 juta
Kas dan setara kas: Rp724 juta
Harta lainnya: Rp230 juta
Utang: Rp2,6 miliar

3. Hendy Siswanto (Bupati Jember)

Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Zainudin menyaksikan penyerahan kartu simbolis oleh Bupati Jember Hendy Siswanto kepada 21 ribu lebih tenaga kerja dengan profesi petani, nelayan, dan guru ngaji di Pendopo Wahyawibawagraha, Senin (20/6). (Dok. BPJamsostek)

Bupati Jember (2021-2024) Hendy Siswanto menempati posisi ketiga kepala daerah terkaya di Jawa Timur. Pada Pilkada 2024, Hendy juga kembali mencalonkan diri sebagai bupati.

LHKPN mencatat ia memiliki total harta kekayaan Rp25,4 miliar. Rincian kekayaannya sebagai berikut:

Tanah dan bangunan: Rp5,6 miliar
Alat transportasi dan mesin: Rp2,2 miliar
Harta bergerak lainnya: Rp5,3 miliar
Surat berharga: Rp1,3 miliar
Kas dan setara kas: Rp7,9 miliar
Harta lainnya: Rp2,9 miliar

4. Saifullah Yusuf (Mantan Wali Kota Pasuruan)

Menteri Sosial Saifullah Yusuf bersama Menteri Desa dan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto menandatangani kerja sama, dalam rangka membangun sinergi untuk mempercepat kesejahteraan sosial di desa-desa pada masa yang akan datang (IDN Times/ Ilman Nafi'an)

Mantan Wali Kota Pasuruan periode 2019-2024 Saifullah Yusuf memiliki harta kekayaan total Rp26,2 miliar. Saat ini, ia menjabat sebagai menteri sosial. Dilansir LHKPN KPK, berikut rincian kekayaan Saifullah Yusuf:

Tanah dan bangunan: Rp17,8 miliar
Alat transportasi dan mesin: Rp950 juta
Harta bergerak lainnya: Rp600 juta
Surat berharga: Rp3,1 miliar
Kas dan setara kas: Rp4,9 miliar

5. Hanindhito Himawan Pramana (Bupati Kediri)

Calon bupati Kediri Hanindhito Himawan pramana meminta tim pemenangan Dhito-Dewi untuk terus mengawal hasil perhitungan suara Pilkada 2024. Hal itu ia sampaikan saat konferensi pers di kediamannya di Perumahan Budaya Cipta, Desa Sukorejo, Kecamatan Ngasem, Rabu (27/11). (dok. Pemkab Kediri)

Kepala daerah terkaya di Jawa Timur selanjutnya adalah Bupati Kediri periode 2021-2024 Hanindhito Himawan Pramana. Pada Pilkada 2024, ia kembali mencalonkan diri sebagai bupati. Berdasarkan laporan terakhirnya di LHKPN pada 2023, total harta kekayaannya mencapai Rp24,2 miliar. Adapun rinciannya sebagai berikut:

Tanah dan bangunan: Rp7,1 miliar
Alat transportasi dan mesin: Rp2,9 miliar
Harta bergerak lainnya: Rp7,3 miliar
Surat berharga: Rp1,3 miliar
Kas dan setara kas: Rp2,2 miliar
Harta lainnya: Rp4,9 miliar
Utang: Rp1,7 miliar

Itulah lima kepala daerah terkaya di Jawa Timur. Tujuan melaporkan kekayaan ke LHKPN adalah untuk mencegah korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Selain itu, LHKPN juga menjadi bentuk transparansi dan akuntabilitas penyelenggara negara.

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.