Keuangan Negara hingga Juli Surplus Rp153,5 Triliun
Jakarta, IDN Times - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, melaporkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) per Juli 2023 membukukan surplus Rp153,5 triliun.
Surplus ini naik 44 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu, yang hanya mengalami surplus Rp106,6 triliun.
"Posisi APBN secara keseluruhan hingga Juli masih surplus Rp153,5 triliun, atau kalau diukur dengan PDB (Produk Domestik Bruto) atau nilai ekonomi kita adalah 0,72 persen terhadap PDB," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa, Jumat (11/8/2023).
1. Pendapatan negara capai Rp1.614,8 triliun
Sri Mulyani menjelaskan pendapatan negara yang mencapai Rp1.614,8 triliun tumbuh 4,1 persen secara tahunan atau year-on-year (yoy).
Rinciannya, penerimaan pajak Rp1.109,1 triliun atau tumbuh 7,8 persen (yoy), penerimaan dari kepabeanan dan cukai mencapai Rp149,8 triliun atau turun hingga 19,1 persen, dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp355,5 triliun atau tumbuh 5,4 persen (yoy).
"Bea Cukai turun karena cukai rokok dan bea keluar dipengaruhi harga CPO dan komoditas," jelasnya.
2. Belanja negara hanya tumbuh 1,2 persen
Sementara, realisasi belanja negara Rp1.461,2 triliun atau tumbuh 1,2 persen (yoy). Sedangkan, belanja negara sudah mencapai 47,7 persen dari target APBN.
Selanjutnya, belanja pemerintah pusat Rp1.020,4 triliun atau turun 1 persen (yoy) yang meliputi belanja kementerian/lembaga Rp493 triliun, dan belanja non-kementerian/lembaga Rp474,4 triliun. Sedangkan, belanja transfer ke daerah Rp527,4 triliun.
"Belanja non K/L turun 2,4 persen (yoy), disebabkan belanja subsidi karena belanja minyak lebih rendah," jelas Sri Mulyani.
Kemudian, transfer ke daerah mencapai Rp440,9 triliun atau tumbuh 6,6 persen (yoy). Sedangkan keseimbangan primer tercatat surplus Rp394,5.
"Keseimbangan primer melonjak hingga 24,6 persen dibandingkan surplus tahun lalu, hanya sebesar Rp316,6 triliun," jelasnya.
3. Keuangan negara terjaga baik
Menkeu menegaskan kesehatan keuangan negara tetap terjaga hingga Juli, untuk menopang dan melindungi rakyat Indonesia.
"APBN juga bisa mendukung pemulihan ekonomi dan menjaga agar agenda penting nasional di pemilu bisa tetap berjalan sesuai dengan jadwal, dan stabilitas ekonomi dan keuangan negara terjaga," pungkas Sri Mulyani.
