Komunitas Ojol Minta Prabowo Turun Tangan soal Isu Grab Caplok GoTo

11 Mei 2025, 14:42 WIB

Vadhia Lidyana

Komunitas ojek online (ojol) merespons isu akuisisi Grab atas GoTo dengan penolakan. (dok. POROS)

Intinya sih...

Komunitas ojol POROS tolak akuisisi Grab terhadap GoTo.
DOBRAK juga menolak dan meminta pemerintah hadang rencana akuisisi tersebut.
Pengamat IT Heru Sutadi menyatakan isu keamanan data pribadi jika perusahaan Indonesia diakuisisi oleh asing.

Jakarta, IDN Times - Perkumpulan Online Roda Dua Se-Jawa Barat atau POROS mengirim Surat terbuka kepada Presiden Prabowo Subianto untuk turun tangan soal isu Grab mencaplok GoTo. Hal ini dilakukan di tengah kabar merger dua perusahaan raksasas aplikator tersebut berembus semakin kencang.

POROS melihat akuisisi itu akan menghilangkan keberadaan perusahaan karya anak bagsa yang menjadi kebanggaan masyarakat Indonesia. Sebagai informasi, Grab adalah perusahaan ride hailing asal Singapura.

“Ini bukan masalah tentang unsur penolakan kepada pihak asing, tapi ini demi kehormatan dan kemartabatan bangsa Indonesia, serta jiwa nasionalisme kami yang besar terhadap Negara,” kata Ketua Umum POROS Jabar, Nurman Jaelani dikutip Minggu, (11/5/2025).

1. Minta pemerintah hadang akuisisi Grab atas GoTo

Komunitas ojek online (ojol) merespons isu akuisisi Grab atas GoTo dengan penolakan. (dok. POROS)

Penolakan juga disampaikan komunitas pengemudi ojol yang tergabung dalam DOBRAK. Koordinator komunitas DOBRAK, Eeng meminta pemerintah menghadang rencana akuisisi tersebut.

“Terindikasi ada langkah sistemik dalam hal penguasaan bisnis digital oleh kapital asing, bukan dengan senjata melainkan dengan modal, algoritma dan dominasi platform. Pemerintah harus hadir dan mengambil sikap menutup celah yang bisa digunakan untuk tumbuh dan berkembang lalu menguasai seluruh objek vital tulang punggung ekonomi digital nasional,” tutur Eeng.

2. Waspada keamanan data pribadi

Ratusan pengemudi ojek online (ojol) dari berbagai komunitas yang tergabung dalam Koalisi Ojol Nasional (KON) melakukan aksi mendesak pemerintah agar tidak mempolitisasi keberadaan mitra pengemudi. (dok. KON)

Di sisi lain, pengamat IT Heru Sutadi juga menyatakan isu keamanan data pribadi jika perusahaan Indonesia di akuisisi perusahaan asing. Apalagi, GoTo yang memiliki puluhan juga pengguna tentunya menyimpan data pribadi penggunanya.

“GoTo dan Grab ini memiliki data-data ekonomi digital masyarakat. Data-data tersebut harus dipastikan diolah secara umum tidak boleh secara pribadi. Keamanan data masyarakat harus jadi perhatian pemerintah. Pemerintah dalam hal ini Komdigi harus awasi,” tutur Heru.

3. GoTo ngaku ada takaran

PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) (Dok GOTO)

Sebelumnya, melalui keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), PT GoTo Gojek Tokopedia (GOTO) memberikan klarifikasi soal isu Grab akuisisi GoTo. Manajemen menyatakan perusahaan memang menerima banyak tawaran dari berbagai pihak, namun tak menyebutkan namanya.

Manajemen GoTo menegaskan belum ada keputusan apapun soal tawaran yang diterima. Terkait berita yang beredar soal akuisisi, manajemen menyatakan itu adalah spekulasi.

“Sebagaimana telah kami jelaskan pada keterbukaan yang kami sampaikan sebelumnya tertanggal 19 Maret 2025, belum ada kesepakatan antara Perseroan dengan pihak manapun untuk melakukan transaksi sebagaimana telah dispekulasikan di media massa," tulis manajemen GoTo.