Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
For
You

Konflik Pulau Rempang, Bahlil Indikasikan Ada Keterlibatan Asing

Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi dalam sesi "How to Attract and Win Back Your Investors" di FIS 2023. (IDN Times/Herka Yanis)
Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi dalam sesi "How to Attract and Win Back Your Investors" di FIS 2023. (IDN Times/Herka Yanis)

Jakarta, IDN Times - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia memiliki tiga dugaan soal konflik Pulau Rempang, Batam belakangan ini. Ketiga dugaan itu disampaikan Bahlil ketika menghadiri Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi VI DPR RI, Rabu (13/9/2023).

"Saya punya tim sekarang di lapangan. Ada tiga poin yang mau saya sampaikan, dugaan saya, tapi jangan kita suudzan dulu. Dugaan saya yang pertama karena memang sosialisasinya belum berjalan dengan baik, harus diakui dan kemarin Bapak Presiden sudah memerintahkan kepada saya untuk turun langsung. Ya itu memang tanggung jawab sebagai menteri yang dari anak kampung," tutur Bahlil.

Bahlil menambahkan, dirinya dulu pernah bertemu dengan rakyat Pulau Rempang dan kemudian mendapatkan demo kecil-kecilan. Namun, dia mengaku menemui mereka dan kemudian saling berbicara satu sama lain.

"Insyaallah kalau kita ngomong baik-baik, insyaallah mereka punya hati kok, mereka ngomong baik. Itu satu, komunikasi kurang bagus," ucap dia.

1. Kekeliruan pemberian izin

Ribuan warga berunjuk rasa terkait rencana pengembangan Pulau Rempang dan Galang menjadi kawasan ekonomi baru di Kantor Badan Pengusahaan (BP) Batam, Batam, Kepulauan Riau, Rabu (23/8/2023). (ANTARA FOTO/Teguh Prihatna)
Ribuan warga berunjuk rasa terkait rencana pengembangan Pulau Rempang dan Galang menjadi kawasan ekonomi baru di Kantor Badan Pengusahaan (BP) Batam, Batam, Kepulauan Riau, Rabu (23/8/2023). (ANTARA FOTO/Teguh Prihatna)

Dugaan Bahlil yang kedua berkaitan dengan izin kepada enam perusahaan untuk mengelola Pulau Rempang. Izin tersebut diketahui diberikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang belakangan dicabut lantaran ada banyak kekeliruan di dalamnya.

"Aku jujur aja di mana izin itu setelah diusut-usut terjadi kekeliruan prosedur maka kemudian dicabut. Ya kita tidak tahu apa yang terjadi di balik itu semua," ujar Bahlil.

2. Negara lain tidak ingin melihat Indonesia maju

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia (dok. Tangkapan Layar Youtube BKPM TV)
Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia (dok. Tangkapan Layar Youtube BKPM TV)

Dugaan ketiga Bahlil berkaitan dengan negara lain yang tidak ingin Indonesia maju. Menurut Bahlil, begitu Badan Pengusahaan (BP) Batam dibentuk untuk menjadikan kawasan Batam dan sekitarnya pesaing Singapura terjadi banyak kericuhan.

"Saya mau tanya ke kalian deh, bapak ibu terhormat dulu waktu kita zamannya BP Batam ini dibuat dijadikan kawasan mengimbangi Singapura apa sih yang terjadi sekarang? Harusnya kita berpikir ada apa di balik ini semua? Setiap kita mau membangun besar di sana ada aja, ada aja," bebernya.

Bahlil pun mengaku sempat melihat video di TikTok adanya orang asing yang ikut campur kisruh di Rempang.

"Itu sudah viral lho ada bule yang ngomong-ngomong tentang itu, itu viral di TikTok, itu merisaukan kita juga ngapain dia bule ngurusin nengara kita. Ada apa itu," katanya.

3. Jokowi perintahkan Bahlil selesaikan masalah di Rempang

Presiden Jokowi resmikan pabrik PT Hyundai Motor Manufacturing Indonesia dan Mobil Listrik, Rabu (16/3/2022). (youtube.com/Sekretariat Presiden)
Presiden Jokowi resmikan pabrik PT Hyundai Motor Manufacturing Indonesia dan Mobil Listrik, Rabu (16/3/2022). (youtube.com/Sekretariat Presiden)

Sebelumnya diberitakan, Presiden Joko "Jokowi" Widodo memerintahkan Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia, menyelesaikan konflik Pulang Rempang, Batam. Warga dan aparat sempat bentrok terkait pembangunan proyek strategis nasional (PSN) Rempang Eco-City.

Jokowi mengklaim, warga akan diberikan lahan 500 meter plus bangunan type 45. Namun, karena komunikasi yang kurang baik, terjadi kericuhan.

"Ini tidak dikomunikasikan dengan baik, akhirnya menjadi masalah. Menurut saya nanti, mungkin besok atau lusa, Menteri Bahlil akan ke sana untuk memberikan penjelasan mengenai itu," ujar Jokowi di Banten, Selasa (12/9/2023).

Share
Editor’s Picks
Topics
Editorial Team
Anata Siregar
Aria Hamzah
Anata Siregar
EditorAnata Siregar
Follow Us