Jakarta, IDN Times - Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi), Meutya Hafid mengungkapkan sebanyak 70 persen dari sekitar 100 ribu jurnalis di Indonesia disinyalir belum memiliki rumah yang layak.
"Ini ada data wartawan berkembang terus, saya juga menghitung yang tidak hanya tersertifikasi ya, itu ada 100 ribu kurang lebih, dimana disinyalir 70 persen belum memiliki rumah yang layak," kata dia di Cibitung, Kabupaten Bekasi, Selasa (6/5/2025).
Meutya menyebut kebutuhan dan minat wartawan terhadap program perumahan cukup tinggi. Dia menilai profesi tersebut layak mendapat keberpihakan dari negara.
Untuk itu, pemerintah mengalokasi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan Kredit Pemilikan Rumah (KPR FLPP) rumah subsidi kepada pekerja media, 100 di antaranya telah menerima kunci rumah.
"Akhirnya, tidak sampai satu bulan berjalan dan kita lihat hari ini beberapa sudah terima kunci, sambil kita persiapkan melalui BTN dan Tapera untuk wartawan," ujarnya.
Meutya menyampaikan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait telah menaikkan alokasi rumah subsidi untuk wartawan dari 1.000 unit menjadi 3.000 unit.
Penambahan tersebut diumumkan dalam acara serah terima kunci rumah kepada beberapa pekerja media di Perumahan Gran Harmoni, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi.
"Tadi beliau sampaikan juga batasnya tadinya 1.000 dinaikkan oleh beliau menjadi 3.000," sebutnya.
Meutya menekankan pemerintah tetap terbuka terhadap kritik dan masukan dari wartawan untuk perbaikan program ke depannya, termasuk program di sektor perumahan.
"Kalau memang ada masukan untuk pemerintah, khususnya Kementerian Perumahan, terbuka untuk memberikan kritikan dan masukan untuk kita perbaiki terus ke depannya," tambahnya.