Lokasi pembangunan sekolah rakyat permanen di Kabupaten Lombok Utara. (dok. Istimewa)
Adapun selama 2025, Perseroan terus menambah kontrak baru, tetapi lebih selektif seperti adanya monthly payment dan menghindari proyek turnkey. Melalui Komite Manajemen Konstruksi, Perseroan memastikan proyek yang akan dikelola tidak membebani dari segi keuangan dan berisiko rendah.
Total Nilai Kontrak Baru (NKB) Waskita menembus Rp12,52 triliun, naik signifikan dari 2024 sebesar Rp9,55 triliun. Perolehan tersebut didominasi oleh proyek pemerintah dari mulai jaringan irigasi, Sekolah Rakyat (SR), hingga mengerjakan konstruksi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di berbagai wilayah guna mendukung Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC).
Dari sisi kegiatan operasional, per 31 Desember 2025 Waskita mengelola 63 proyek di berbagai wilayah di Indonesia dengan total nilai kontraknya mencapai Rp31,7 triliun.
Ermy menegaskan, kini fokus utama Waskita Karya yaitu menurunkan total utang. Di antaranya Master Restructuring Agreement (MRA) dan Kredit Modal Kerja Penjaminan (KMKP) 2021 yang sudah disetujui oleh 22 kreditur perbankan pada Oktober 2024 lalu, dengan total nilai outstanding sebesar Rp31,65 triliun.
Restrukturisasi yang dilakukan pada obligasi nonpenjaminan senilai Rp3,35 triliun pun telah mendapatkan persetujuan atas tiga seri obligasi dari total empat seri. Persetujuan itu didapat melalui Rapat Umum Pemegang Saham Obligasi (RUPO).
"Upaya penurunan utang ini sejalan dengan strategi Rencana Penyehatan Keuangan (RPK) yang sudah disahkan pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Ke depannya, Waskita berkomitmen untuk kembali ke core business sebagai kontraktor murni, demi menciptakan kegiatan operasional yang lebih sustainable. Inovasi dalam memperkuat tata kelola dan manajemen risiko melalui pembentukan berbagai komite juga dilakukan, baik pada dewan komisaris maupun direksi, diharapkan langkah ini dapat membuat perusahaan lebih adaptif dalam menghadapi berbagai tantangan ke depan," sambung dia.