Subsidi BBM Rp300 T, Kemenhub Dorong Penggunaan Transportasi Massal
- Kemenhub dorong masyarakat beralih ke transportasi massal untuk menekan subsidi BBM Rp300 triliun per tahun, dengan fokus memperkuat layanan Bus Rapid Transit (BRT) di berbagai daerah.
- Pemerintah percepat pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaan di 20 kota utama sesuai RPJMN 2025–2029 guna meningkatkan aksesibilitas, efisiensi perjalanan, dan keberlanjutan sistem transportasi nasional.
- Trans Batam tambah armada hingga 52 unit dengan sistem non-tunai dan integrasi antarmoda, menjadi contoh penerapan transportasi publik modern yang mendukung mobilitas dan pertumbuhan ekonomi daerah.
Jakarta, IDN Times - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mendorong masyarakat dalam menggunakan transportasi massal perkotaan guna menekan tingginya beban subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang mencapai Rp300 triliun per tahun. Salah satu langkah yang dilakukan ialah memperkuat layanan Bus Rapid Transit (BRT) di berbagai daerah, termasuk Trans Batam.
Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub, Aan Suhanan mengatakan, sektor transportasi saat ini menjadi penyerap terbesar subsidi BBM nasional. Oleh karena itu, pengembangan angkutan umum massal dinilai menjadi solusi penting untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan pribadi.
“Pengembangan Bus Rapid Transit (BRT) melalui skema Buy The Service (BTS) ini adalah langkah strategis untuk mewujudkan mobilitas kota yang tertib, produktif, dan berkelanjutan,” ujar Aan dalam Peluncuran Pengoperasian Bus Trans Batam Tahun 2026 di Batam, dikutip Kamis (28/5/2026).
1. Transportasi habiskan hingga 40 persen pendapatan masyarakat
Aan mengungkapkan, biaya transportasi masyarakat saat ini masih sangat tinggi. Bahkan, pengeluaran untuk mobilitas bisa mencapai 30-40 persen dari pendapatan masyarakat.
“Saat ini biaya transportasi menghabiskan hingga 30-40 persen pendapatan masyarakat dan sektor ini juga menyerap 90 persen dari subsidi BBM senilai Rp300 triliun per tahun,” ujarnya
Menurutnya, kondisi tersebut memicu berbagai persoalan, mulai dari kemacetan, polusi udara, hingga terbatasnya akses masyarakat terhadap pendidikan dan pekerjaan.
“Ketidakseimbangan ini menyebabkan masalah, mulai dari semakin lamanya waktu perjalanan, kerugian akibat kemacetan, polusi udara, hingga kesulitan masyarakat mengakses pendidikan dan pekerjaan,” kata Aan.
2. Pemerintah percepat pengembangan angkutan massal di 20 kota
Sebagai upaya mengatasi persoalan tersebut, pemerintah terus mengembangkan Angkutan Umum Massal Perkotaan (AUMP) di 20 kota utama sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. Aan menjelaskan, pengembangan transportasi publik dilakukan untuk mempercepat waktu perjalanan masyarakat sekaligus meningkatkan aksesibilitas kawasan perkotaan.
“Pengembangan AUMP memerlukan perencanaan terintegrasi, kerja sama pendanaan antara pusat dan daerah, serta tata kelola yang kuat sehingga diharapkan dapat menciptakan sistem transportasi yang lebih berkelanjutan, adil, dan efisien,” ujarnya.
3. Armada Trans Batam terus bertambah hingga 52 unit
Kemenhub juga mengapresiasi langkah Pemerintah Kota Batam yang terus menambah armada Trans Batam sejak 2024. Tahun ini, Batam kembali menambah 19 unit bus sehingga total armada BTS yang beroperasi mencapai 52 unit. Sebelumnya, Pemkot Batam menghadirkan 20 unit bus pada 2024 dan menambah 13 unit armada pada 2025.
“Seluruh armada siap mengoptimalkan pelayanan di lima koridor strategis menuju Batam Centre yakni Sekupang, Tanjung Uncang, Jodoh, Tanjung Piayu, dan Nongsa. Kami juga mengapresiasi penerapan sistem pembayaran non-tunai serta integrasi antarmoda Trans Batam, termasuk konektivitasnya menuju Bandara Hang Nadim,” jelas Aan.
Selain penguatan armada, Ditjen Hubdat juga mendukung digitalisasi layanan transportasi melalui aplikasi Mitra Darat, situs Teman Bus, hingga dashboard pemantauan operasional. Aan berharap, penguatan layanan Trans Batam dapat menjadi contoh nasional dalam mengurangi kemacetan sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
“Perlu kita ingat bahwa keberhasilan sistem ini tetap bertumpu pada sinergi, operator wajib menjaga standar keselamatan dan masyarakat perlahan beralih untuk menjadikan angkutan umum sebagai pilihan utama bermobilitas sehari-hari. Semoga Trans Batam bisa menjadi percontohan nasional untuk mengurangi kemacetan dan mendongkrak ekonomi," tutur dia.
