Menkeu Suahasil Beri Instruksi ke Pejabat Pajak-Bea Cukai yang Dilantik

Kepada pejabat DJBC, Suahasil meminta pengawasan diperkuat dengan pendekatan berbasis risiko. Petugas juga diminta mampu membaca pola sehingga pengawasan tidak hanya dilakukan setelah pelanggaran terjadi.

Pengawasan, menurut dia, perlu dimulai dari hulu dengan memperhatikan kegiatan ekonomi yang berlangsung. Dengan pendekatan tersebut, kegiatan ilegal diharapkan dapat dikurangi.

"Namun di sisi lain Direktorat Jenderal Bea Cukai juga adalah fungsi kementerian keuangan mengumpulkan penerimaan dan juga memiliki fungsi kementerian keuangan untuk melakukan pembinaan terhadap usaha masyarakat terutama yang berorientasi kepada ekspor," ujar dia.

Suahasil juga meminta pejabat Direktorat Jenderal Perbendaharaan melihat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai instrumen kas dan anggaran yang ikut menggerakkan perekonomian.

"Pengelolaan kas harus semakin presisi agar belanja negara hadir pada waktu yang tepat, menjaga momentum ekonomi, dan tetap menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat," tuturnya.

Kepada pejabat Sekretariat KSSK, Suahasil meminta mereka tidak hanya bertugas mengelola forum. Mereka harus menjadi penggerak koordinasi antara empat pilar KSSK, yakni Kementerian Keuangan, Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Dalam beberapa rapat terakhir, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) juga mulai dilibatkan sebagai salah satu elemen dalam pengelolaan negara. Karena itu, koordinasi dengan Danantara diminta dilakukan sejak awal. Suahasil meminta koordinasi dilakukan secara berkelanjutan.

"Artinya harus dilakukan secara berkelanjutan dari sejak memantau kondisi ekonomi, membaca risiko, menghubungkan informasi antar lembaga, menyiapkan early warning, dan memastikan tiap rapat menghasilkan tindak lanjut dan monitoring," kata dia.