Jakarta, IDN Times - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menegaskan, kewenangan penjaminan yang dimiliki saat ini belum mencakup simpanan masyarakat di koperasi.
Hal ini sesuai dengan ketentuan mengenai mandat LPS yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang LPS yang telah diperbarui melalui UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).
Plt. Direktur Eksekutif Kesekretariatan dan Hubungan Lembaga LPS, KM Nuruddin, menjelaskan berdasarkan ketentuan tersebut, penjaminan LPS saat ini diperuntukkan bagi rekening simpanan pada bank dan bank syariah.
"(Saat ini) penjaminan LPS saat ini diperuntukkan bagi rekening berjenis simpanan di bank/bank syariah (tabungan, giro, deposito/simpanan prinsip syariah seperti tabungan wadhiah, tabungan mudharabah dan jenis simpanan lainnya yang ditetapkan oleh OJK sebagai bentuk simpanan)," kata Nuruddin kepada IDN Times, Senin (27/9/2026).
Selain penjaminan simpanan perbankan, UU P2SK juga memberikan mandat baru kepada LPS untuk merancang dan melaksanakan Program Penjaminan Polis. Program tersebut paling lambat diaktivasi pada 2028. Dengan ketentuan tersebut, LPS belum memiliki mandat untuk memberikan penjaminan terhadap simpanan koperasi.
"UU di atas hanya mengamanatkan penjaminan rekening simpanan di bank/bank syariah dan Program Penjaminan Polis," kata Nuruddin.
Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian, Airlangga Hartarto, sempat membahas kemungkinan simpanan masyarakat di koperasi ikut mendapat jaminan dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
Hal itu disampaikan Airlangga saat membahas dukungan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta koperasi. Dia mempertanyakan apakah skema penjaminan yang berlaku pada simpanan di perbankan bisa diterapkan juga pada simpanan masyarakat di koperasi.
Airlangga menyinggung hal tersebut dalam Opening Ceremony Festival Ekonomi dan Keuangan Digital (FEKDI) x Indonesia Fintech Summit & Expo (IFSE) 2026 di Jakarta International Convention Center (JICC), Kamis (24/9/2026).
"Jadi tadi kita bicara bagaimana kalau kita membantu UMKM dan koperasi. Bisa tidak simpanan masyarakat di koperasi dijamin juga sama LPS?" kata Airlangga.
Airlangga mengatakan rencana tersebut perlu diikuti dengan perubahan undang-undang yang menjadi dasar aturan penjaminan. Dia juga menyebut Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun dalam pembahasan tersebut.
Menurut Airlangga, perubahan aturan diperlukan jika LPS akan mendapat tugas untuk menjamin simpanan masyarakat di koperasi. Dengan begitu, pembahasan tidak hanya melibatkan LPS, tetapi juga DPR yang memiliki peran dalam penyusunan undang-undang.
"Nah, ini PR-nya saya pikir gampang. Kita tugaskan saja Pak Misbakhun, termasuk mengamandemen undang-undang yang diperlukan," ujar dia.