Luhut Cerita Dibenturkan dengan Purbaya Soal Family Office

16 Okt 2025, 18:05 WIB

Trio Hamdani

Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan. (IDN Times/Trio Hamdani)

Intinya sih...

Family office untuk bantu dorong pertumbuhan ekonomiLuhut menilai, APBN hanya berkontribusi 10-15% terhadap perekonomian nasional. Oleh karena itu, pemerintah perlu bersikap ramah terhadap investasi asing.
Indonesia dinilai punya potensi besar tarik dana globalLuhut menjelaskan bahwa Indonesia memiliki keunggulan dari sisi ketersediaan proyek dan peluang investasi yang lebih luas dibandingkan dengan negara lain.
Luhut jamin tak ada risiko family office berdasarkan analisa AIDalam penyusunan kajian awal family office, Luhut memastikan tidak ada ketentuan yang merugikan kepentingan nasional berdasarkan hasil analisa AI.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan rencana pembentukan family office tidak terkait dengan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Dia menyebut polemik yang berkembang antara pihaknya dan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa tidak memiliki dasar karena inisiatif tersebut sama sekali tidak melibatkan dana pemerintah.

Luhut menjelaskan, pembahasan mengenai family office dilakukan bersama sejumlah lembaga, termasuk Kementerian Investasi dan Mahkamah Agung. Kajian tersebut, menurutnya, mencakup kemungkinan penerapan sistem hukum common law sebagai dasar kepastian bagi investor.

"Terus ribut, ini bilang, ditubrukin lagi Ketua DEN dengan Menteri Keuangan nggak ada APBN. Siapa yang minta APBN? Gak ada urusannya APBN sama sekali," kata Luhut dalam seminar "1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran di Jakarta, Kamis (16/10/2025).

1. Family office untuk bantu dorong pertumbuhan ekonomi

ilustrasi investasi (freepik.com/jcomp)

Luhut menilai, untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi Indonesia menuju 8 persen seperti yang ditargetkan Presiden Prabowo Subianto, peran sektor swasta harus lebih dominan.

Dia memaparkan kontribusi APBN terhadap perekonomian nasional hanya berkisar antara 10 hingga 15 persen, sedangkan sisanya ditopang oleh investasi swasta.

Karena itu, pemerintah dinilai perlu bersikap ramah terhadap investasi asing. Salah satu upaya yang diusulkan adalah pembentukan family office sebagai wadah bagi investor, baik dalam negeri maupun luar negeri, untuk menempatkan dan mengelola dananya di Indonesia.

"Nanti dengan zero tax dan kemudian nanti setelah di dalam dia baru kena tax karena dia diinvestasi di banyak proyek di Indonesia," ujarnya.

2. Indonesia dinilai punya potensi besar tarik dana global

ilustrasi investasi (freepik.com/Freepik)

Luhut menjelaskan banyak family office beroperasi di pusat keuangan dunia seperti Singapura, Hong Kong, dan Abu Dhabi. Namun, dia menilai Indonesia memiliki keunggulan dari sisi ketersediaan proyek dan peluang investasi yang lebih luas.

"Mereka juga pengen, kenapa di Singapura aja? Proyeknya kurang. Di Indonesia proyeknya banyak. Ya kenapa gak kita tarik kemari? Logikanya di situ," sebutnya.

3. Luhut jamin tak ada risiko family office berdasarkan analisa AI

Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan. (IDN Times/Trio Hamdani)

Dalam penyusunan kajian awal family office, Luhut mengungkapkan telah meminta timnya memanfaatkan kecerdasan buatan alias ChatGPT sebagai referensi cepat.

Dia menuturkan pemanfaatan alat bantu digital tersebut digunakan untuk menelusuri aspek legal, perpajakan, hingga potensi risiko bagi negara. Dari hasil kajian sementara, dia memastikan tidak ada ketentuan yang merugikan kepentingan nasional.

"Kita lihat lah, legal perhatian, masalah pajak perhatian, dan seterusnya. Ada gak yang merugikan negara? Ndak ada," tambahnya.

4. Purbaya tegaskan tak mau kucurkan APBN buat family office

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa saat ditemui di Gedung Bea Cukai. (IDN Times/Triyan).

Sebelumnya, Purbaya menegaskan Kementerian Keuangan tidak akan mengalokasikan dana APBN untuk pembangunan Family Office di Bali maupun pengembangan Pulau Dewata sebagai pusat keuangan nasional.

Dia menilai, DEN sebagai pengusul dan perencana proyek tersebut perlu mencari sendiri sumber pembiayaan di luar anggaran negara.

“Saya sudah dengar lama isu itu, tapi biar saja. Kalau DEN bisa bangun sendiri, ya bangun aja sendiri,” ujarnya saat ditemui di Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Senin (13/10/2025) malam.