Luhut Jadi Ketua Satgas Percepatan Investasi di IKN
Jakarta, IDN Times - Presiden Joko "Jokowi" Widodo menunjuk Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan sebagai ketua satuan tugas (satgas) untuk mempercepat realisasi investasi di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
"Dibentuk juga satu tim tadi tim task force khusus yang diketuai oleh Bapak Menko Marves Pak Luhut," kata Kepala Otorita IKN Bambang Susantono dalam keterangan pers di saluran YouTube Sekretariat Presiden, Senin (15/5/2023).
Nantinya, satgas yang dipimpin Luhut akan mengkoordinasikan semua pemangku kepentingan terkait dalam rangka mempercepat investasi di ibu kota baru.
1. Penyediaan tanah di IKN bakal dibuat sejelas mungkin
Bambang memaparkan telah diputuskan pembentukan satuan tugas khusus untuk menyelesaikan berbagai permasalahan di bidang pertanahan. "Kita ketahui bahwa di bidang pertanahan ini kita ingin agar segala sesuatunya clean and clear, istilahnya begitu," sebutnya.
Jadi, nantinya yang ditawarkan kepada investor adalah tanah-tanah yang memang sudah matang dan diketahui harganya sehingga para investor bisa langsung menghitung berdasarkan kondisi topografi, geologi, akses dan sebagainya.
Dengan begitu, mereka bisa membuat rencana bisnis yang lebih tajam lagi. Jadi, pada saat para pelaku investasi ini akan berdialog dengan otoritas dalam mencari harga yang paling baik, itu dapat dilakukan dengan dilandasi data-data dan informasi terkini.
2. Proses perolehan tanah di IKN dipastikan tidak mandek
Otorita IKN Nusantara atau OIKN memastikan proses perolehan tanah di IKN Nusantara terus berjalan. Pihaknya berkomitmen untuk menjamin kepastian hukum dan kenyamanan berinvestasi di ibu kota baru.
“Saat ini pemerintah menyiapkan lahan melalui mekanisme pelepasan kawasan hutan di IKN," kata Deputi Perencanaan dan Pertanahan OIKN Mia Amalia dalam keterangan tertulis, Jumat (5/5/2023).
Hal itu sesuai Peraturan Presiden (Perpres) No 65 Tahun 2022 tentang Perolehan Tanah dan Pengelolaan Pertanahan di IKN. Dalam hal ini, perolehan tanah di IKN dilakukan melalui dua mekanisme, yaitu pelepasan kawasan hutan dan pengadaan tanah.
3. Menteri PUPR sebut tanah jadi masalah realisasi investasi di IKN
Pemerintah fokus menyusun tahapan pembelian tanah untuk proyek-proyek di IKN yang ditawarkan kepada investor. Prosesnya berada di bawah koordinasi Otorita IKN Nusantara.
"Masalahnya adalah pembelian tanahnya ini yang belum disiapkan oleh Otorita," ujar Menteri PUPR Basuki Hadimuljono kepada awak media di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (28/4/2023).
Pihaknya sendiri mengaku sudah menyusun peta pembangunan IKN Nusantara dalam bentuk Rencana Detil Tata Ruang.
"Makanya Pak Presiden mau ke sana, kan sudah dibikin RDTR-nya. Maksudnya ini lho membangun apa di sini, sini bisa," ujar Basuki.
