Jakarta, IDN Times - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menilai digitalisasi yang telah diterapkan di sejumlah pelabuhan Tanah Air adalah hal yang penting. Hal ini dinilai bisa meminimalisir terjadinya korupsi di pelabuhan.
"Karena dengan digitalisasi tidak ada yang bisa di-trace," kata Luhut dalam bincang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK), Selasa (18/7/2023).
Contoh keberhasilan digitalisasi pelabuhan menurut Luhut adalah dalam pengusutan kasus dugaan ekspor ore nikel ilegal ke China. Hal itu diungkapkan KPK beberapa waktu lalu.
"Seperti misalnya ada lima koma berapa juta ton nikel penyelundupan. Pak Firli (Ketua KPK Firli Bahuri) beritahu saya. Saya bilang 'usut daripada sumbernya', itu enggak susah. Sumber, siapa yang menerima, siapa yg mengirim, kapalnya apa, berangkat dari mana, ya kita trace," ujar Luhut.
Pembentukan satuan tugas di kawasan laut juga penting untuk dibuat. Hal itu dinilai akan menguatkan pencegahan korupsi, karena wilayah Indonesia yang luas.
"Karena negara kita ini jangan lupa, negara kepulauan terbesar di dunia. Di Batam saja, kita sudah mengurangi," ujar Luhut.
Digitalisasi dan satuan tugas laut juga bakal diterapkan di pelabuhan kecil. Hal ini dilakukan agar pencegahan korupsi di pelabuhan bisa merata.
"Kita minta pelabuhan di batam cuma berapa, karena pelabuhan yang kecil-kecil itu, itu sumber penyelundupan," ujar Luhut.