Luhut Sebut Makan Bergizi Gratis Bakal Diaudit 3 Bulan Sekali
- Ketua DEN Luhut Pandjaitan usulkan audit program MBG secara kuartalan kepada Kepala Badan Gizi Nasional dan Menteri PPN/Kepala Bappenas.
- Program MBG tidak hanya meningkatkan gizi anak-anak dan ibu hamil, tetapi juga berpotensi menurunkan kemiskinan hingga 2,6 persen.
- Program MBG telah berjalan di 38 provinsi dengan 2 juta penerima manfaat melalui 722 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang berfungsi menjaga kualitas makanan dan distribusi agar berjalan lancar.
Jakarta, IDN Times - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengusulkan agar program Makan Bergizi Gratis (MBG) diaudit secara kuartalan atau tiga bulan sekali. Usulan tersebut telah disampaikannya kepada Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy.
"Kemarin kami sudah ketemu dengan Pak Dadan dan kami sepakat juga dengan Menteri Bappenas untuk sekali quarterly diaudit," kata Luhut di Kemenko Perekonomian, Rabu (12/3/2025).
1. Audit berkala diperlukan untuk menjaga mutu dan kualitas program MBG
Menurutnya audit secara berkala diperlukan untuk menjaga mutu dan kualitas dalam program prioritas Presiden RI Prabowo Subianto yakni MBG.
"Sehingga dengan begitu kita tahu nanti apa yang kurang dan segala macam karena butuh waktu untuk perbaikan. Tapi program ini sangat baik," jelas dia.
2. MBG bakal turunkan kemiskinan hingga 2,6 persen
Mengutip media sosial Instagram @luhut.pandjaitan, Luhut menyebut program Makanan Bergizi Gratis (MBG) ini tidak hanya meningkatkan gizi anak-anak dan ibu hamil, tetapi juga berpotensi menurunkan kemiskinan hingga 2,6 persen.
"Dengan target 82,9 juta penerima manfaat dan pengelolaan anggaran Rp171 triliun, keberhasilan program ini harus kita dukung bersama," tulis Luhut dalam akun Instagramnya.
3. MBG jadi roda penggerak roda perekonomian daerah
Di samping itu, Luhut menilai program MBG yang telah berjalan sejak Januari ini memiliki peran nyata terhadap pertumbuhan ekonomi dan mendorong peningkatan permintaan bahan pangan di tingkat pedagang kecil atau UMKM.
"Dari data yang saya dapatkan, peningkatan permintaan beras, telur, dan ayam dari program ini saja mampu menyerap hasil produksi dalam negeri dan memperkuat sektor pertanian," ucapnya.
Selain menciptakan lapangan kerja, cdan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif. Dengan syarat program ini harus berjalan sesuai rencana dan target yang ditetapkan.
Menurutnya, saat ini MBG telah berjalan di 38 provinsi dengan 2 juta penerima manfaat melalui 722 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang berfungsi menjaga kualitas makanan dan distribusi agar berjalan lancar. Bahkan hingga akhir 2025, ditargetkan 32 ribu SPPG beroperasi untuk melayani lebih banyak masyarakat.
Guna memastikan keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis ini, saya juga meminta BGN untuk melakukan audit bertahap agar tata kelola program ini tetap kuat dan akuntabel.
"Saya melihat keberhasilan program ini tidak lepas dari visi besar Presiden @prabowo dalam membangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri. Kehadiran MBG saat ini bukan hanya sekadar program sosial, tetapi juga penggerak roda perekonomian daerah yang pada akhirnya meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional," tegasnya.
