Mari Elka Sebut Tuntutan Trump ke RI Sejalan dengan Deregulasi Prabowo
- Mari Elka Pangestu menilai tuntutan Amerika Serikat dalam perjanjian ART sejalan dengan agenda deregulasi Presiden Prabowo, terutama soal penyederhanaan proses dan peningkatan transparansi.
- Pemerintah memastikan seluruh komitmen dalam ART tetap tunduk pada hukum Indonesia dan kepentingan nasional, dengan safeguard untuk mencegah tekanan sepihak dari AS.
- Negosiasi dengan AS dilakukan secara hati-hati demi menjaga hubungan dagang strategis tanpa membuka pasar domestik secara berlebihan atau mengorbankan kepentingan nasional.
Jakarta, IDN Times - Dewan Ekonomi Nasional (DEN) merespons banyaknya tuntutan dari Amerika Serikat (AS) terhadap Indonesia dalam kesepakatan Agreement on Reciprocal Trade (ART) yang ditandatangani kedua negara.
Wakil Ketua DEN Mari Elka Pangestu menilai kewajiban yang dituangkan Presiden AS, Donald Trump terhadap Indonesia dalam kesepakatan tersebut sejalan dengan agenda deregulasi pemerintah.
Menurutnya, tuntutan AS dalam perjanjian tersebut, seperti penyederhanaan proses dan peningkatan transparansi, justru menjadi jawaban atas keluhan pengusaha domestik selama ini.
"Itu positif sih. Jadi, itu memang agenda kita juga kan. Presiden (Prabowo Subianto) tahun lalu sudah mengumumkan akan melakukan deregulasi," kata Mari dalam Ngobrol Seru by IDN Times, Senin (23/2/2026).
1. Pastikan ada pagar hukum untuk lindungi kepentingan nasional
Menanggapi banyaknya klausul bersifat wajib alias shall, Mari menegaskan, pemerintah tetap memasang pagar yang kuat. Seluruh komitmen dalam ART tetap tunduk pada hukum Indonesia, kepentingan nasional, serta aturan internasional.
Meski secara hukum AS tetap memiliki celah untuk memberikan tekanan, Mari menjamin Indonesia sudah menyiapkan langkah mitigasi atau safeguard. Jadi, AS tidak bisa serta merta memaksakan kehendak secara semena-mena.
"Secara hukum tetap bisa jika Amerika ingin melakukan tekanan, tetap bisa dia lakukan. Tapi minimal kita safeguard ya. Kita menciptakan pagar dan safeguard ya. Jadi itu, itu yang yang bisa kita lakukan," paparnya.
2. DEN akui adanya persepsi negatif di ruang publik
Mari mengakui beberapa bagian dalam negosiasi tersebut rentan dipersepsikan negatif. Namun, dia menekankan fokus utama pemerintah saat ini adalah bagaimana mengelola manajemen risiko dan persepsi tersebut.
"Karena menurut saya kita harus ingat kepentingan nasional mengapa pemerintah melakukan negosiasi ini," kata dia.
3. Jaga hubungan dagang tanpa obral pasar
Mari menjelaskan, negosiasi dengan AS merupakan konsekuensi dari pentingnya posisi AS sebagai pasar ekspor dan sumber investasi bagi Indonesia. Namun, dia membantah jika Indonesia dianggap membuka pasar secara serampangan melalui ART.
Dia menegaskan, pemberian akses pasar dilakukan dengan perhitungan matang dan penjagaan ketat pada pasal-pasal yang bersifat mengikat. Strateginya adalah memberikan apa yang diminta AS dalam batas wajar.
"Dan maka itu pasal-pasal yang shall itu dijaga maupun yang kita berikan, itu sebetulnya yang tidak membuka pasar kita secara lebar-lebar juga," ujarnya.
