Mau Listrik Jangkau 100 Persen Penduduk, Prabowo Butuh Rp64,09 Triliun
- ESDM usul anggaran tambahan Rp15 triliun.
- Anggaran tahun depan diusulkan Rp5 triliun.
- Rincian anggaran lisdes dan BPBL 2025-2029.
Jakarta, IDN Times - Pemerintah membutuhkan anggaran sebesar Rp64,09 triliun untuk melistriki seluruh rumah tangga di Indonesia yang selama ini belum mendapatkan akses listrik.
Sekjen Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Dadan Kusdiana menjelaskan kebutuhan tersebut terdiri dari Rp61,65 triliun untuk program listrik desa (lisdes) dan Rp2,44 triliun untuk bantuan pasang baru listrik (BPBL).
"Sehingga totalnya untuk melistriki seluruh rumah tangga di Indonesia diperlukan anggaran tambahan Rp64,09 triliun," kata dia dalam rapat kerja (raker) dengan Komisi XII DPR RI, Jakarta, Selasa (3/9/2025).
1. ESDM usul anggaran tambahan Rp15 triliun
Anggaran sebesar Rp3,851 triliun dialokasikan melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Ketenagalistrikan untuk mempercepat akses listrik bagi masyarakat, khususnya di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
"Pak Menteri menyampaikan dalam beberapa kesempatan bahwa ini yang akan menjadi prioritas, dianggarkan sebesar Rp3,851 triliun, ini akan berada di Ditjen Ketenagalistrikan," ujarnya.
Dadan menyampaikan Menteri ESDM sebelumnya telah mengusulkan tambahan anggaran Rp15 triliun pada tahun ini guna mempercepat pelaksanaan arahan Presiden Prabowo Subianto terkait penyediaan energi, termasuk untuk program akses listrik.
Usulan itu telah disetujui, namun tidak seluruhnya dapat diselesaikan dalam satu tahun karena keterbatasan waktu, sehingga sebagian kegiatan akan dilanjutkan pada 2026.
2. Anggaran lisdes tahun depan diusulkan Rp5 triliun
Dadan menjelaskan anggaran lisdes tahun ini sebesar Rp3,8 triliun. Kemudian, Menteri ESDM kembali mengusulkan tambahan baru sebesar Rp5 triliun yang akan masuk pada 2026.
"Ini akan dipakai untuk pertama adalah terutama untuk perpanjangan jaringan distribusi untuk rumah tangga, termasuk juga adalah melistriki daerah-daerah yang secara teknis ini sangat sulit untuk dilakukan dengan jaringan-jaringan PLN," ujarnya.
Program tersebut meliputi pembangunan perpanjangan grid, jaringan distribusi, serta pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) komunal maupun individu.
3. Rincian anggaran lisdes dan BPBL 2025-2029
Berdasarkan paparan Kementerian ESDM, program Lisdes periode 2025-2029 membutuhkan anggaran sebesar Rp61,65 triliun, sedangkan BPBL memerlukan Rp2,44 triliun.
Pada 2025, program Lisdes menyasar 1.215 lokasi dengan total 72.098 pelanggan dan kapasitas 15.418 kWp, membutuhkan anggaran Rp3,42 triliun. Sementara BPBL ditujukan untuk 215 ribu rumah tangga dengan anggaran Rp450 miliar.
Tahun 2026, Lisdes mencakup 2.120 lokasi dengan 186.216 pelanggan dan kapasitas 59.713 kWp, dengan alokasi anggaran Rp10 triliun. Untuk BPBL, ditargetkan 250 ribu rumah tangga dengan dana Rp530 miliar.
Pada 2027, Lisdes diarahkan ke 2.832 lokasi dengan 218.513 pelanggan dan kapasitas 119.565 kWp, membutuhkan anggaran Rp15,33 triliun. BPBL tetap ditujukan ke 250 ribu rumah tangga dengan alokasi Rp530 miliar.
Tahun 2028, Lisdes dilaksanakan di 1.673 lokasi dengan 134.340 pelanggan dan kapasitas 121.686 kWp, dengan kebutuhan anggaran Rp13,06 triliun. BPBL juga menargetkan 250 ribu rumah tangga dengan dana Rp530 miliar.
Pada 2029, Lisdes ditargetkan untuk 1.946 lokasi dengan 159.851 pelanggan dan kapasitas 175.797 kWp, dengan anggaran Rp19,50 triliun. Untuk BPBL, program ini ditujukan kepada 186.773 rumah tangga dengan alokasi Rp395 miliar.
