Mendagri Minta Pemda Jaga Cadangan Pangan untuk Kendalikan Inflasi

Tito menjelaskan, pemerintah pusat telah menyediakan dasar hukum yang mendukung pembentukan cadangan pangan daerah. Namun, pelaksanaan di lapangan masih belum merata.

“Sejumlah undang-undang (tentang CPPD) tadi sudah disampaikan, aturan, hukum, PP (Peraturan Pemerintah) sampai Permendagri (Peraturan Menteri Dalam Negeri) sudah ada. Tapi, enggak semua daerah yang mengerjakan itu, ada yang mengerjakan ada yang tidak. Beberapa bahkan yang tidak memiliki cadangan sama sekali,” ujarnya.

Selain cadangan pangan, Tito juga menyinggung pentingnya daerah memiliki Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di bidang pangan. Hal ini seperti yang dilakukan Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Timur. Ia menyebutkan, kebutuhan pangan Provinsi DKI Jakarta banyak didukung oleh BUMD di bidang pangan seperti Food Station dan ID Food.

“Sebenarnya rekan-rekan bisa meniru, mungkin datang ke provinsi yang memiliki atau kabupaten/kota yang memiliki BUMD pangan yang sukses, (kemudian) belajar kenapa mereka bisa sukses,” jelasnya.

Tito juga mengingatkan, pangan adalah kebutuhan dasar masyarakat yang selalu dibutuhkan, terlebih dengan pertumbuhan jumlah penduduk yang terus meningkat. Karena itu, perencanaan dan intervensi yang berkaitan dengan pangan harus menjadi prioritas dalam pembangunan daerah.

Ia menekankan, Presiden Prabowo juga memiliki perhatian terhadap sektor pangan. Menurut Presiden, negara yang merdeka bukan hanya terlepas dari penjajah, tapi juga berdaulat secara ekonomi, khususnya pangan.

“Makanya beliau (Presiden) banyak sekali program mengenai pangan, termasuk Makan Bergizi Gratis, misalnya Ketahanan Pangan anggaran banyak sekali dipakai untuk itu,” jelasnya.

Oleh karena itu, Mendagri menegaskan agar Pemda memberikan perhatian lebih terhadap isu ketahanan pangan. Hal ini termasuk mendirikan BUMD di bidang pangan yang dapat belajar dari daerah yang berhasil menjalankan program tersebut.