Menkeu Bongkar Alasan Pemda Sering Simpan Dana Rp100 T di Bank

27 Nov 2025, 19:40 WIB

Triyan Pangastuti

Ilustrasi anggaran atau APBN. (IDN Times/Aditya Pratama)

Intinya sih...

Menkeu akan bangun sistem agar tidak ada keterlambatan dalam pencairan anggaran ke daerah.
Kemenkeu akan tingkatkan komunikasi dan edukasi anggaran ke pemda.
Menkeu harap dengan sistem yang akan terbangun di 2026 tidak ada lagi dana pemda mengendap di bank.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa buka suara soal pemerintah daerah (pemda) yang selalu menyisakan anggaran Rp100 triliun setiap tahunnya di bank. Ia menjelaskan pemda kerap menyisakan dana karena khawatir transfer dana dari pemerintah pusat pada Januari–Februari terlambat sehingga program daerah tersendat.

“Kalau menurut Pak Tito (Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian), mereka (pemda) takut Januari–Februari tidak ada uang sehingga programnya tidak jalan, jadi menabung Rp100 triliun. Tapi menurut saya, uangnya menganggur Rp100 triliun,” kata dia dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI, Kamis (27/11/2025).

1. Menkeu akan bangun sistem agar tidak ada keterlambatan dalam pencairan anggaran ke daerah

A Papers with Coins (pexels.com/Polina Tankilevitch/ilustrasi APBN)

Dengan pola yang berulang tersebut, Purbaya menyatakan akan membangun sistem transfer ke daerah untuk memastikan tidak ada keterlambatan pencairan dana ke pemda, sehingga daerah tidak perlu lagi mengendapkan anggarannya.

“Ke depan, kami akan membuat sistem sedemikian rupa agar pemda yakin bahwa di awal tahun transfer dari pemerintah pusat berjalan cepat. Dengan begitu, mereka tidak perlu menyisakan Rp100 triliun dan dapat langsung memanfaatkannya,” ucapnya.

Berdasarkan data yang dipaparkan, dana simpanan pemda di perbankan masih tinggi hingga September 2025, yakni mencapai Rp244 triliun dan menjadi yang tertinggi dibandingkan bulan-bulan sebelumnya.

2. Kemenkeu akan tingkatkan komunikasi dan edukasi anggaran ke pemda

Ilustrasi APBN. (IDN Times/Aditya Pratama)

Selain perbaikan sistem, Kemenkeu akan meningkatkan komunikasi dan edukasi anggaran kepada pemda. Pemerintah juga menyiapkan tim yang turun ke daerah agar pemda memahami cara menyusun anggaran dan mempercepat realisasi belanja.

“Komunikasi dan edukasi dengan daerah akan lebih ditingkatkan sehingga tahun-tahun ke depan belanjanya lebih tepat waktu. Tapi tidak bisa tahun ini; tahun ini baru latihan,” ujarnya.

3. Menkeu harap dengan sistem yang akan terbangun di 2026 tidak ada lagi dana pemda mengendap di bank

Ilustrasi APBN (IDN Times/Arief Rahmat)

Purbaya mengakui pembenahan belanja daerah tidak bisa langsung mulus pada 2025 karena masih tahap pembiasaan. Ia menargetkan perubahan mulai terasa pada akhir 2026 sehingga dana sisa pada penutupan tahun tinggal tipis.

“Saya harapkan akhir tahun depan sistemnya sudah seperti itu. Sehingga nanti pada 2026 tidak ada uang yang terlalu banyak menganggur karena di akhir tahun pun hampir bersih. Ada pun sedikit, pasti ada sedikit. Dengan demikian, uang ke daerah akan lebih signifikan lagi dampaknya terhadap perekonomian,” ucap Purbaya.