Jakarta, IDN Times - Gejolak perekonomian dunia diperkirakan masih akan berdampak negatif kepada negara-negara berkembang hingga 2019. Untuk itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan RAPBN 2019 disusun, salah satunya, untuk mengantisipasi terjadinya gejolak global yang masih bisa terjadi hingga tahun depan.
Menkeu: Gejolak Ekonomi Global Diperkirakan Berdampak Hingga 2019
Take a Deeper Read
1. Lingkungan ekonomi global masih menantang
Sri Mulyani menjelaskan, postur RAPBN 2019 tidak hanya untuk menjaga momentum pembangunan. "Namun dengan meningkatkan kewaspadaan terhadap gejolak global," kata Sri Mulyani saat menyampaikan tanggapan pemerintah atas pandangan fraksi terhadap RAPBN 2019 dalam rapat paripurna DPR RI di Jakarta, Selasa (4/9), seperti dikutip dari Antara.
Sri Mulyani menjelaskan lingkungan ekonomi global yang masih menantang diperkirakan dapat memberikan dampak negatif terhadap negara-negara berkembang pada 2019.
Saat ini, kebijakan normalisasi moneter dan kenaikan suku bunga oleh The Federal Reserve atau kerap disebut The Fed (Bank Sentral AS), serta perang dagang dengan China telah berimbas negatif pada banyak negara, termasuk negara berkembang.
Beberapa negara yang memiliki fondasi ekonomi rentan serta mempunyai kebijakan ekonomi tidak konsisten dengan fundamental ekonomi, juga telah mengalami krisis seperti Venezuela, Argentina, hingga Turki.
2. Optimalisasi tiga fungsi APBN
Dalam kondisi sentimen eksternal yang berat itu, APBN sebagai instrumen untuk alokasi, distribusi, maupun stabilisasi, harus dapat berjalan dengan efektif guna optimalisasi kinerja perekonomian. "Agar perekonomian Indonesia relatif tetap terjaga dan dapat menyesuaikan terhadap lingkungan normal baru," katanya.
Selain itu, Sri Mulyani memastikan RAPBN 2019 yang akan dibahas antara pemerintah dengan DPR didesain dengan sehat, adil, dan mandiri.
3. Menjaga kesehatan RAPBN 2019
Kesehatan RAPBN 2019 terus dijaga dengan semakin menurunkan rasio defisit anggaran serta mengarahkan deiisit keseimbangan primer juga semakin mengecil.
Kemudian, keadilan dicerminkan melalui keseimbangan antara pembangunan fisik dan sumber daya manusia, antara alokasi belanja pusat dan daerah, serta penerapan sistem perpajakan yang adil, baik sebagai instrumen insentif bagi masyarakat, maupun bagi pengembangan dunia usaha.
Terakhir, aspek kemandirian diwujudkan dengan meningkatnya kontribusi penerimaan perpajakan dalam penerimaan negara serta penggunaan instrumen pembiayaan utang yang semakin menurun.
Curated For You
- Apa yang Perlu Kamu Tahu Soal Perang Dagang AS-Tiongkok13 Jul 2018, 11:55 WIB
- Pelemahan Rupiah dan Krisis Argentina03 Sep 2018, 15:10 WIB
Editorial Team
Related Article
Trending in Business
See More- Cara Pengkinian Data BSU 2026, Kapan Batas Waktunya?11 Nov 2026, 11:38 WIB
- Terseret Isu Dugaan Selingkuh, Kekayaan CEO Nvidia Anjlok Rp175 Triliun11 Nov 2026, 08:31 WIB
- Saham NVIDIA Tertekan, Skandal Jensen Huang Jadi Atensi Pasar10 Nov 2026, 12:28 WIB
- Susunan Terbaru Komisaris dan Direksi Garuda Indonesia09 Nov 2026, 15:57 WIB
- Rupiah Babak Belur, Dolar AS Makin Perkasa Pagi Ini11 Nov 2026, 09:43 WIB