Jakarta, IDN Times - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan, telah membayar subsidi dan kompensasi bahan bakar minyak (BBM) sebesar Rp57,7 triliun pada Semester I-2023.
"Kita membelanjakan subsidi dan kompensasi (BBM) Rp57,7 triliun. Ini artinya tiap bulan APBN membayar Rp9,6 triliun untuk 7.169,4 ribu kilo liter," ujar Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN KiTa, Senin (24/7/2023).
Sementara itu, pemerintah juga sudah membelanjakan anggaran subsidi dan kompensasi listrik sebesar Rp42,9 triliun. Jika dihitung maka pemerintah mengeluarkan Rp7,1 triliun per bulan untuk membayar subsidi dan kompensasi listrik.
"Kita memberikan subsidi kepada para pelanggan listrik, yang selama ini tarifnya masih di bawah biaya listrik dari PLN. Realisasi itu dikeluarkan untuk 39,2 juta pelanggan," kata Menkeu.
Sedangkan untuk subsidi LPG 3 kg, Pemerintah telah menggelontorkan Rp32,5 triliun. Sehingga, Pemerintah mengeluarkan Rp5,4 triliun untuk membantu masyarakat agar bisa menggunakan LPG 3 kg setiap bulan.
"Dan subsidi di bidang perumahan sebesar Rp344,7 miliar, untuk 84,5 ribu unit rumah," kata dia.
Sebelumnya, laporan Bank Dunia (World Bank), yang bertajuk World Bank's Indonesia Poverty Assessment, menyebut program subsisi energi tidak efektif mengurangi kemiskinan serta ketimpangan. Hal ini karena program-program seperti bahan bakar minyak (BBM) dan gas, lebih banyak dinikmati kalangan mampu dibandingkan masyarakat miskin.
Bank Dunia menyebut program semacam itu justru membebani fiskal pemerintah. Padahal, implementasi bantuan subsidi BBM banyak yang tidak tepat sasaran di lapangan. Subsidi hanya mengurangi kemiskinan sebesar 2,4 poin.
Oleh karena itu, Bank Dunia merekomendasikan pemerintah, memberikan bantuan sosial, dibandingkan subsidi energi.
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah mendesak pemerintah mengubah subsidi energi yang semula berbasis komoditas menjadi orientasi pada orang yang berhak. Subsidi energi tersebut meliputi subsidi listrik, LPG, hingga BBM.
“Pemerintah perlu mengubah sasaran subsidi energi tertuju pada keluarga miskin, bukan komoditas,” ujar Said.