Jakarta, IDN Times - Menteri Keuangan, Sri Mulyani, yakin pertumbuhan ekonomi Indonesia akhir tahun akan berada di level 5,1 persen. Hal ini ditopang oleh kondisi perekonomian Indonesia yang memiliki daya tahan baik.
"Konsumsi swasta diperkirakan masih tumbuh kuat sejalan dengan keyakinan konsumen yang masih tinggi, terkendalinya inflasi, dan aktivitas terkait penyelenggaraan pemilu," ujarnya dalam Konferensi Pers Hasil KSSK, Jumat (3/11/2023).
Selain itu, pemerintah akan mempercepat belanja negara terkait penyelenggaraan pemilu serta penguatan peran APBN sebagai shock absorber. Hal ini diharapkan dapat mendorong konsumsi pemerintah.
"Pemerintah juga akan menjaga daya beli masyarakat. Investasi bangunan dan non-bangunan memasuki tren peningkatan seiring dengan progress dari penyelesaian proyek strategis nasional (PSN)," jelasnya.
Sementara itu, kinerja APBN hingga kuartal III tetap terjaga positif karena masih mencatatkan surplus anggaran Rp67,7 triliun atau 0,32 persen terhadap PDB.
Menurut Menkeu, pendapatan negara masih tumbuh positif, walaupun mulai menunjukkan tren perlambatan pertumbuhan global, sehingga perlu diwaspadai dan diantisipasi.
"Pendapatan negara mencapai Rp2.035,6 triliun atau 82,6 persen dari target APBN. Penerimaan Perpajakan mencapai Rp1.583,3 triliun (78,3 persen dari target APBN) atau tumbuh 2,6 persen yoy. Sedangkan realisasi belanja negara mencapai Rp1.967,9 triliun
(64,3 persen dari pagu APBN)," ucapnya.
Pada kesempatan yang sama, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo berkomitmen akan memperkuat respons bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
"Kebijakan moneter terus diarahkan untuk menjaga stabilitas (pro-stability), sementara kebijakan makroprudensial, sistem pembayaran, pengembangan pasar uang dan pasar valas, serta ekonomi-keuangan inklusif dan hijau, tetap diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan (pro-growth)," jelasnya.