Menkeu Purbaya: Wapres Gibran Dukung Saya Ngomong Ceplas Ceplos!
- Pemda diminta perbaiki pola belanjanya dan optimalkan serapan
- Sebanyak 17 kepala daerah sempat mendatangi Kemenkeu terkait potongan TKD
- Transfer ke daerah ditambah Rp43 triliun
Jakarta, IDN Times – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut dirinya mendapat dukungan langsung dari Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka untuk tetap bersikap apa adanya dalam menyampaikan pendapat di ruang publik. Hal itu ia ungkapkan usai menghadiri pertemuan dengan Gibran di Istana Wakil Presiden, Jakarta Pusat, pada Jumat pagi (17/10/2025).
"Dia (Gibran) mendukung juga, saya disuruh ngomong ceplas-ceplos terus, katanya. Ya udah, saya lanjut aja," kata Purbaya sambil tertawa ringan, membuat ruangan briefing sedikit mencair.
Gaya bicara Purbaya yang dikenal blak-blakan dan tanpa basa-basi ini memang kerap menjadi sorotan, terutama sejak ia menjabat sebagai Menteri Keuangan. Dukungan dari Gibran seolah menjadi "lampu hijau" untuk tetap melanjutkan gaya komunikasinya yang ceplas-ceplos.
Lebih lanjut, Purbaya menjelaskan pertemuan dengan Wapres Gibran pagi itu membahas sejumlah isu strategis terkait kondisi perekonomian Indonesia terkini.
1. Pemda diminta perbaiki pola belanjanya dan optimalkan serapan
Ia menuturkan isi obrolannya dengan Gibran sejalan dengan aspirasi para kepala daerah yang sempat ramai-ramai menggeruduk Kantor Kementerian Keuangan pada Selasa (7/10) lalu.
Kala itu, Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, bersama 17 gubernur lainnya dari berbagai provinsi di Indonesia mengeluhkan pemotongan anggaran transfer ke daerah oleh pemerintah pusat kepada Purbaya. Adapun Kepala Daerah yang melakukan protes tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI).
Purbaya menyebutkan Gibran turut menanyakan langkah-langkah yang akan diambil Kementerian Keuangan untuk memitigasi gejolak tersebut. Sang Bendahara Negara secara blak-blakan mengaku tidak bisa berbuat banyak dalam jangka pendek.
“Saya pikir, dalam jangka pendek saya tidak bisa berbuat apa-apa. Paling saya minta kepada pemerintah daerah untuk merapikan belanja mereka selama satu tahun ke depan, nanti kita lihat apakah serapannya bagus atau ada kebocoran,” ujarnya.
2. Sebanyak 17 kepala daerah sempat mendatangi Kemenkeu terkait potongan TKD
Gubernur aluku Utara (Malut) Sherly Tjoanda bersama 17 gubernur lainnya se-Indonesia menegaskan penolakan terhadap kebijakan pemotongan anggaran daerah yang dilakukan Kemenkeu.
Ia menegaskan tidak ada satu pun gubernur yang menyetujui pemotongan anggaran tersebut.
"Semuanya tidak setuju karena pemotongan anggaran yang cukup besar akan berdampak langsung pada janji pembangunan, seperti proyek jalan dan jembatan di berbagai daerah," tegasnya.
Para gubernur tersebut mendatangi kantor Kementerian Keuangan di Jakarta, Selasa (7/10), untuk menyampaikan langsung keberatan mereka kepada Menteri Keuangan, Purbaya.
3. Transfer ke daerah ditambah Rp43 triliun
Awalnya dana transfer ke daerah (TKD) di 2026 Rp650 triliun. Angka tersebut turun 29 persen dibandingkan TKD 2025 yang menyentuh Rp919 triliun. Namun pagu dana transfer ke daerah (TKD) sudah dinaikkin menjadi Rp43 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.
Adapun arah kebijakan TKD tahun depan akan berfokus pada peningkatan kesejahteraan daerah melalui belanja yang efektif, efisien, terarah, dan akuntabel. Tujuannya adalah mendukung daya saing daerah, menyelaraskan dengan prioritas nasional seperti pendidikan, kesehatan, dan ketahanan pangan, serta menyeimbangkan fiskal pusat dan daerah. TKD 2026 juga akan memprioritaskan belanja produktif dan layanan publik.
