Program Ekonomi Harus Perkuat Hubungan Sektor Keuangan dan Rill
- Sektor keuangan harus mendukung sektor rill
- Penempatan dana ke Himbara bisa tambah likuiditas
- Kementerian dan lembaga ikut pacu produktivitas sektor rill
Jakarta, IDN Times – Direktur Strategi Produktivitas dan Pertumbuhan Ekonomi DJSEF Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Andriansyah menekankan pentingnya sinergi antara sektor keuangan, moneter, fiskal, dan sektor riil untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Menurut Andriansyah, sektor riil merupakan inti dari perekonomian Indonesia, dan program-program ekonomi harus bertujuan untuk memperkuat hubungan antara sektor-sektor tersebut.
"Pada intinya, yang kita tekankan adalah sektor riil. Itu yang menjadi kunci. Sektor keuangan, sektor moneter, dan sektor fiskal harus mampu mendukung sektor riil," ujar Andriansyah dalam diskusi yang digelar oleh Bloomberg Technoz di Jakarta, Jumat (5/12/2025).
1. Sektor keuangan tidak boleh mengabaikan sektor rill
Ia menambahka,n sektor keuangan, meskipun memiliki peran penting, tetapi tidak boleh mengabaikan atau merugikan sektor riil. Sebaliknya, sektor keuangan harus mendukung sektor riil agar perekonomian bisa berkembang dengan baik.
"Pada intinya adalah sektor riil, atau dalam pandangan saya pribadi, sektor keuangan jangan menjadi anak durhaka sektor riil," tegasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Andriansyah menegaskan kembali pentingnya sektor riil, seperti industri manufaktur, perdagangan, dan pertanian, sebagai pilar utama dalam menciptakan lapangan kerja dan berkontribusi pada PDB Indonesia.
"Sektor keuangan berfungsi untuk menyebatani surplus unit dengan defisit unit dalam perekonomian, dengan tujuan untuk mendukung sektor riil mendapatkan pembiayaan yang memadai agar dapat terus berkembang," ungkapnya.
2. Penempatan dana ke Himbara bisa tambah likuiditas
Andriansyah menjelaskan, salah satu kebijakan utama yang mendapat perhatian besar dalam meningkatkan likuiditas perbankan dan menggerakkan sektor riil, yaitu penempatan dana pemerintah sebesar Rp200 triliun di bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) yang dilakukan pada awal September lalu.
Baru-baru ini, Kementerian Keuangan bahkan menambah alokasi dana tersebut sebesar Rp76 triliun, yang disalurkan ke tiga bank Himbara dan satu Bank Pembangunan Daerah (BPD) milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
"Kami berharap dengan penambahan dana tersebut, sektor perbankan dapat lebih aktif menyalurkan kredit kepada sektor riil, yang pada gilirannya akan mendukung pemulihan ekonomi nasional," ungkap Andriansyah.
Selain itu, langkah fiskal non-konvensional juga diambil untuk meningkatkan kemampuan intermediasi perbankan serta memperluas penyaluran kredit kepada sektor riil, sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 276 Tahun 2025. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat sektor riil dengan memberikan pembiayaan yang memadai bagi usaha-usaha produktif, serta mendorong konsumsi dan investasi yang diperlukan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi.
"Kami terus menjaga keseimbangan antara kebijakan di sisi pasokan (supply) dan permintaan (demand). Misalnya, dari sisi pasokan, kami menambah likuiditas, seperti yang sudah dilakukan, yakni dengan penempatan dana Rp200 triliun yang kemudian kami tambah lagi dengan Rp76 triliun," ujarnya.
3. Desak kementerian dan lembaga ikut pacu produktivitas sektor rill
Senada dengan Andriansyah, Chief Economist Permata Bank Josua Pardede menilai sektor perbankan saat ini tidak menghadapi kendala signifikan dalam hal suplai kredit. Menurutnya, perbankan masih memiliki kapasitas yang cukup untuk mendukung penyaluran kredit, dan tidak ada pengetatan yang berarti terkait dengan standar perencanaan kredit yang diterapkan. Namun, Josua mengungkapkan masalah sebenarnya terletak pada permintaan kredit itu sendiri.
"Kami melihat dari sisi supply, perbankan tidak ada constraint (kendala). Dalam hal sandar perencanaan dan pemberian kredit pun tidak ada pengetatan yang signifikan. Namun, kami menduga ada kendala yang lebih besar di sisi permintaan kredit. Ini yang harus kita dorong lagi, bukan hanya dari kebijakan fiksal saja tapi kebijakan dari Kementerian dan Lembaga lainnya," tuturnya.
Josua menekankan pentingnya peran kementerian dan lembaga (K/L) terkait untuk mendorong sektor riil dan meningkatkan permintaan kredit.
"Kebijakan dari Kementerian Keuangan dan fiskal memang penting, tetapi yang lebih penting adalah kebijakan yang digerakkan oleh kementerian/lembaga lainnya. Misalnya, kebijakan dari Kementerian Pertanian yang cukup proaktif dan berhasil meningkatkan kinerja sektor pertanian. Begitu juga dengan sektor perindustrian, manufaktur, dan perdagangan. Semua kementerian harus memberikan dorongan atau insentif kepada sektor-sektor usaha agar permintaan kredit bisa meningkat," papar dia.
Dengan adanya kebijakan yang lebih proaktif dari kementerian/lembaga tersebut, diharapkan sektor usaha dapat berkembang dan mendorong peningkatan permintaan kredit yang lebih besar.
"Sektor perbankan perlu melihat sisi demandnya. Jika sektor-sektor usaha didorong dengan insentif yang tepat, tentunya akan ada peningkatan permintaan kredit yang dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi," ujarnya.
.jpg)
