Menkeu Suahasil Luruskan Istilah APBN Tekor: Bukan Berarti Rugi

13 Nov 2026, 11:18 WIB3 min read

Trio Hamdani

News

Channel

Add Us on Google

Menteri Keuangan Suahasil Nazara. (IDN Times/Triyan).

Intinya Sih

Timeline

5W1H

Gini Kak

Sisi Positif

Istilah APBN tekor menunjukkan pendapatan lebih rendah daripada belanja, tetapi tidak berarti negara mengalami kerugian.
Defisit APBN hingga 31 Oktober 2026 mencapai Rp379,3 triliun atau 1,47 persen terhadap PDB.
Pendapatan negara mencapai Rp2.618 triliun, sedangkan belanja negara terealisasi Rp2.997,2 triliun.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

31 Oktober 2026

Defisit APBN tercatat Rp379,3 triliun atau 1,47 persen terhadap PDB. Pendapatan negara mencapai Rp2.618 triliun dan belanja negara mencapai Rp2.997,2 triliun.

13/11/2026

Suahasil Nazara meluruskan penggunaan istilah APBN tekor dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

What?
Menkeu Suahasil Nazara meluruskan istilah APBN tekor yang merujuk pada pendapatan lebih rendah daripada belanja, bukan kerugian negara.
Who?
Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan penjelasan tersebut.
Where?
Penjelasan disampaikan dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta.
When?
Penjelasan disampaikan pada Jumat (13/11/2026), dengan data APBN hingga 31 Oktober 2026.
Why?
APBN sejak awal dirancang dengan skema defisit dan tidak berkaitan dengan konsep untung dan rugi seperti kegiatan usaha.
How?
Hingga 31 Oktober 2026, pendapatan negara mencapai Rp2.618 triliun, sementara belanja negara mencapai Rp2.997,2 triliun.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Menkeu Suahasil menjelaskan bahwa APBN tekor bukan berarti negara rugi. Pendapatan negara memang lebih kecil daripada belanja karena APBN dibuat dengan defisit. Sampai 31 Oktober 2026, pendapatan mencapai Rp2.618 triliun dan belanja Rp2.997,2 triliun. Angka defisitnya masih sesuai target APBN 2026.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Penjelasan Suahasil Nazara membantu membedakan istilah defisit APBN dari kerugian negara. Data hingga 31 Oktober 2026 juga menunjukkan pendapatan dan belanja tercatat secara terukur, sementara defisit 1,47 persen terhadap PDB masih berada di bawah target 2,85 persen terhadap PDB.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, IDN Times - Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara meluruskan penggunaan istilah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tekor yang kerap muncul di publik. Istilah tekor merujuk pada kondisi ketika pendapatan lebih rendah dibandingkan belanja.

Namun, kondisi tersebut bukan berarti negara mengalami kerugian. Sebab, APBN sejak awal memang dirancang dengan skema defisit.

Hingga 31 Oktober 2026, defisit APBN tercatat Rp379,3 triliun atau 1,47 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Angka tersebut masih sesuai dengan target defisit APBN 2026 sebesar 2,85 persen terhadap PDB.

"Kadang-kadang ada yang suka pakai kata APBN tekor. Tekor artinya pendapatannya lebih rendah dari belanja. Tapi memang inilah APBN kita didesain dari sejak awal karena itu kalau menggunakan kata tekor bukan berarti tekor itu rugi," kata dia dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Jumat (13/11/2026).

1. APBN bukan untuk mencari untung

Ilustrasi APBN (IDN Times/Aditya Pratama)

Mantan Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) itu menjelaskan, APBN tidak berkaitan dengan konsep untung dan rugi seperti dalam kegiatan usaha. Anggaran negara dirancang untuk membiayai belanja bagi masyarakat dan seluruh rakyat Indonesia.

"APBN itu enggak ada urusan dengan untung dan rugi. APBN itu adalah belanja untuk masyarakat, untuk seluruh rakyat. Jadi APBN memang didesain defisit bukan didesain tekor dalam arti rugi. Ini ingin saya tegaskan," ujar dia.

2. Pendapatan negara terkumpul Rp2.618 triliun

Ilustrasi APBN (IDN Times/Arief Rahmat)

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, pendapatan negara hingga 31 Oktober 2026 mencapai Rp2.618 triliun. Realisasi tersebut setara dengan 83 persen dari target APBN 2026 sebesar Rp3.153,6 triliun.

Pendapatan negara tumbuh 23,9 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Kontribusi terbesar berasal dari penerimaan perpajakan yang mencapai Rp2.064 triliun atau 76,6 persen dari target Rp2.693,7 triliun.

Penerimaan perpajakan terdiri dari penerimaan pajak sebesar Rp1.796,8 triliun atau 76,2 persen dari target. Sementara itu, penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp267,2 triliun atau 79,5 persen dari target.

Selain perpajakan, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) mencapai Rp551,8 triliun. Jumlah tersebut setara dengan 120,2 persen dari target Rp459,2 triliun. Adapun penerimaan hibah tercatat Rp2,1 triliun atau 318,8 persen dari target Rp700 miliar.

3. Belanja negara terserap Rp2.997,2 triliun

Ilustrasi anggaran atau APBN. (IDN Times/Aditya Pratama)

Dari sisi belanja, pemerintah telah mengeluarkan anggaran Rp2.997,2 triliun hingga akhir Oktober 2026. Jumlah tersebut setara dengan 78 persen dari pagu belanja negara sebesar Rp3.842,7 triliun.

Realisasi belanja negara tumbuh 15,6 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Belanja pemerintah pusat mencapai Rp2.343,6 triliun atau 74,4 persen dari pagu Rp3.149,7 triliun.

Belanja pemerintah pusat terdiri dari belanja kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp1.239,1 triliun atau 82 persen dari pagu Rp1.510,5 triliun. Sementara itu, belanja non-K/L mencapai Rp1.104,5 triliun atau 67,4 persen dari pagu Rp1.639,2 triliun.

Sementara itu, transfer ke daerah (TKD) telah mencapai Rp653,6 triliun atau 94,3 persen dari pagu Rp693 triliun.