Menko Airlangga Pastikan Program MBG dan Koperasi Desa Tak Dipangkas

17 Mar 2026, 07:15 WIB

Triyan Pangastuti

Menko Airlangga Pastikan Program MBG dan Koperasi Desa Tak Dipangkas

Menteri Koorrdinator Bidang Perekonomian, Ailrangga Hartarto dalam sesi diskusi bersama wartawan. (IDN Times/Triyan)

Intinya Sih

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) tetap berjalan tanpa pemangkasan meski ada tekanan akibat konflik geopolitik global.
Pemerintah akan melakukan efisiensi anggaran secara selektif pada kementerian dan lembaga untuk menjaga defisit APBN di bawah 3 persen, tanpa mengganggu program prioritas nasional.
Kepala BGN memastikan anggaran MBG tetap aman dan difokuskan untuk penyediaan makanan bergizi, dengan 93 persen dana lembaga dialokasikan guna mendukung peningkatan kualitas gizi masyarakat.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto memastikan anggaran untuk program prioritas Presiden Prabowo Subianto, yang meliputi program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) tidak akan dipangkas, meskipun pemerintah tengah mengantisipasi dampak konflik geopolitik antara Iran dengan Amerika Serikat (AS) dan Israel.

Airlangga menegaskan, pemerintah tetap berkomitmen menjaga keberlanjutan program-program strategis yang telah dirancang sejak awal pemerintahan. Menurutnya, berbagai program tersebut menjadi bagian penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Program unggulan (MBG dan KDMP) tidak ada yang diubah. Semua berjalan karena itu investasi jangka panjang,” ujar Airlangga saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Senin (16/3/2026).

1. Kementerian dan Lembaga mulai memetakan anggaran yang bisa dipangkas

Ilustrasi APBN (IDN Times/Arief Rahmat)

Pemerintah menilai, kedua program tersebut merupakan investasi jangka panjang, terutama untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia (SDM) serta mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat desa. Di tengah dinamika situasi global, pemerintah juga terus memantau perkembangan dan menyiapkan langkah-langkah antisipatif guna menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Oleh karena itu, Airlangga menyebut pemerintah akan melakukan efisiensi anggaran secara selektif untuk anggaran Kementerian dan Lembaga (K/L) sebagai bagian dari upaya menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap berada dalam batas aman, yakni maksimal 3 persen. Meski demikian, ia menegaskan, efisiensi tersebut tidak akan menyasar program-program prioritas pemerintah.

"Arahan Bapak Presiden (Prabowo Subianto) agar kita menjaga defisit di 3 persen.Sebagai tindak lanjut dari arahan di sidang paripunan, kementerian dan lembaga besar akan milai menghitung berapa yang bisa diefisienkan. Jadi (target) angka efisiennya belum final karena yang nanti memutuskan adalah Bapak Presiden," tuturnya.

2. Pemerintah siapkan berbagai skenario antisipasi perang

Ilustrasi APBN. (IDN Times/Aditya Pratama)

Airlangga menjelaskan, pemerintah telah menyiapkan berbagai skenario apabila konflik global berlangsung cukup lama. Namun, alokasi APBN 2026 telah ditetapkan sehingga defisit tetap dijaga di bawah batas yang telah ditentukan.

“Selama perangnya masih belum mencapai lima bulan, kami masih menggunakan skenario pemotongan anggaran dan tetap menjaga maksimum defisit di angka 3 persen,” kata Airlangga.

Ia menambahkan, jika konflik berlangsung lima hingga enam bulan atau diperkirakan sampai September 2026, struktur APBN 2026 masih memungkinkan pemerintah menjaga defisit tetap terkendali.

3. Tidak ada arahan anggaran MBG dipotong

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana. (IDN Times/Triyan).

Adapun Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana menegaskan, anggaran program MBG tidak terdampak kebijakan efisiensi anggaran yang tengah dilakukan pemerintah.

Menurutnya, pembahasan mengenai keberlanjutan anggaran program tersebut telah dilakukan bersama sejumlah kementerian dan lembaga terkait. Dari hasil pembahasan disepakati alokasi anggaran MBG tetap dipertahankan sesuai dengan yang telah ditetapkan sebelumnya.

“Sementara anggaran MBG masih belum ada perubahan dan kita menunggu perkembangan situasi,” ucap Dadan.

Ia menjelaskan, sebagian besar anggaran BGN memang difokuskan untuk mendukung pelaksanaan program MBG. Bahkan, sekitar 93 persen dari total anggaran lembaga tersebut dialokasikan untuk bantuan pemerintah berupa penyediaan makanan bergizi melalui program MBG.

Program MBG menjadi salah satu prioritas pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya bagi anak-anak dan kelompok rentan. Program ini juga diharapkan dapat berkontribusi dalam meningkatkan kualitas SDM Indonesia dalam jangka panjang.