Cegah Defisit Melebar, Menkeu Minta K/L Siapkan Opsi Pangkas Anggaran
- Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa meminta seluruh kementerian dan lembaga menyiapkan opsi efisiensi anggaran untuk mengantisipasi tekanan APBN akibat potensi kenaikan harga minyak dunia.
- Pemerintah akan menunda sejumlah program tambahan agar fokus pada pelaksanaan program yang sudah berjalan, sambil menghitung potensi penyesuaian anggaran K/L dalam waktu dekat.
- Purbaya menegaskan kondisi APBN masih aman sehingga belum perlu menerbitkan Perppu pelonggaran defisit, namun evaluasi lanjutan akan dilakukan jika harga minyak tinggi bertahan lama.
Jakarta, IDN Times - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pemerintah mulai menyiapkan skenario efisiensi belanja negara sebagai langkah antisipasi jika tekanan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) meningkat.
Pihaknya pun telah meminta seluruh kementerian dan lembaga (K/L) menghitung kemungkinan pemangkasan anggaran apabila diperlukan. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi kenaikan harga minyak dunia yang berpotensi menambah beban subsidi energi dan belanja negara.
"Kalau memang harga BBM naik terus kan itu langkah pertama lakukan efisiensi," tegas Purbaya usai Rakortas di Kemenko Perekonomian, Senin (16/3/2026).
1. Evaluasi pengajuan sejumlah program tambahan
Selain itu, pemerintah akan mengevaluasi sejumlah program tambahan atau pengajuan anggaran baru yang berpotensi menambah beban belanja negara. Program tambahan tersebut berpeluang ditunda agar pemerintah dapat memaksimalkan pemanfaatan anggaran yang sudah dialokasikan dalam APBN 2026.
“Dengan anggaran sekarang (APBN 2026), kita fokus pada program yang sudah berjalan terlebih dahulu. Program tambahan atau pengajuan anggaran belanja dari kementerian dan lembaga yang memungkinkan akan kita tunda,” kata Purbaya.
2. Kemenkeu mulai hitung langkah penyesuaian anggaran K/L
Ia menambahkan, sekitar satu minggu ke depan Kementerian Keuangan Republik Indonesia akan menetapkan langkah awal bagi kementerian dan lembaga untuk mulai menghitung potensi penyesuaian anggaran.
"Kita sudah minta mereka menyiapkan kira-kira berapa persen anggarannya bisa dipotong. Nanti kebijakannya menyesuaikan arahan dari Kementerian Keuangan,” katanya," tegasnya.
Meski demikian, Purbaya menegaskan langkah tersebut masih sebatas tahap persiapan dan belum tentu langsung dieksekusi. Oleh karena itu, saat ditanya target dari efisiensi K/L, Purbaya menegaskan belum memiliki target.
“Namun belum tentu langsung dieksekusi. Nantinya akan dilihat kembali program mana yang memungkinkan untuk disesuaikan. Kementerian dan lembaga akan menyesuaikan kebijakannya berdasarkan arahan penyesuaian dari Kementerian Keuangan,” ucapnya.
3. Belum ada kebutuhan mendesak terbitkan Perpu
Meski demikian, Purbaya menilai kondisi APBN saat ini masih relatif aman sehingga pemerintah belum melihat kebutuhan mendesak untuk mengambil langkah luar biasa, seperti menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) terkait pelonggaran defisit.
Ia menjelaskan, evaluasi lebih lanjut akan dilakukan jika harga minyak dunia naik tinggi dan bertahan dalam waktu lama, karena kondisi tersebut berpotensi meningkatkan beban anggaran pemerintah.
“Kalau harga minyak tinggi terus dan bertahan lama, baru kita hitung ulang seperti apa kondisi anggarannya. Tapi tidak langsung Perppu,” katanya.
4. Kenaikan harga minyak tidak selalu berdampak negatif
Menurut Purbaya, kenaikan harga minyak tidak selalu berdampak negatif terhadap fiskal karena biasanya diikuti kenaikan harga komoditas lain yang juga menjadi sumber penerimaan negara.
“Kalau minyak naik, biasanya batu bara naik, nikel juga naik. Kita lihat net-nya berapa, kenaikan beban anggaran dibandingkan tambahan pendapatan,” jelasnya.
