Menteri PU Ungkap Ditelepon Prabowo usai 2 Dirjennya Mengundurkan Diri
- Dua dirjen Kementerian PU, Dewi Chomistriana dan Dwi Purwantoro, mengundurkan diri setelah terindikasi pelanggaran disiplin berat seperti dugaan gratifikasi dan masalah personal.
- Presiden Prabowo menelepon Menteri PU Dody Hanggodo untuk memberi dukungan serta menegaskan pentingnya pembersihan internal agar tak ada lagi kebocoran anggaran di proyek infrastruktur.
- Kementerian PU tengah menuntaskan temuan BPK senilai Rp1 triliun dalam waktu 60 hari, dengan fokus mempercepat penyelesaian administrasi dan pertanggungjawaban keuangan.
Jakarta, IDN Times - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkapkan ditelepon Presiden Prabowo Subianto usai dua direktur jenderal (dirjen) di kementeriannya mengundurkan diri.
Dua dirjen yang dimaksud adalah Direktur Jenderal Cipta Karya Dewi Chomistriana dan Direktur Jenderal Sumber Daya Air (SDA) Dwi Purwantoro. Saat ini, proses pergantian jabatan eselon I tersebut sedang dalam tahap penyelesaian administrasi.
"Pak Presiden sendiri sudah telepon, sudah memberikan supportnya langsung kepada saya, beberapa hari lalu pada saat saya sedang di Sumbar, Pak Presiden langsung telepon," katanya saat bincang dengan media di Kementerian PU, Jakarta, Jumat (6/3/2026).
1. Dua dirjen pilih mundur daripada dipecat secara tidak hormat
Dody menjelaskan kedua dirjen tersebut terindikasi melakukan pelanggaran disiplin berat. Bentuk pelanggarannya beragam, mulai dari dugaan gratifikasi hingga masalah personal yang didalami oleh Inspektorat Jenderal.
Namun, pada saat pemeriksaan pertama, kedua pejabat tersebut memilih untuk mengundurkan diri. Keputusan itu diambil sebelum menteri menjatuhkan sanksi pembebasan tugas atau pemberhentian tidak hormat oleh Presiden.
"Pada saat pemeriksaan pertama, mereka memilih mengundurkan diri, daripada saya bebas tugaskan, atau diberhentikan dengan tidak hormat Pak Presiden," ujarnya.
2. Prabowo minta tidak ada lagi kebocoran anggaran di PU
Mundurnya dua dirjen tersebut telah dilaporkan Dody kepada Prabowo, baik secara lisan maupun tertulis. Dody menceritakan sempat menepi di pinggir jalan tol saat kunjungan kerja di Sumatra Barat karena menerima telepon langsung dari Presiden.
Dalam percakapan tersebut, Prabowo meminta agar upaya bersih-bersih di Kementerian PU terus dilakukan. Prabowo menginstruksikan agar kinerja kementerian tidak ada lagi celah kebocoran anggaran dalam proyek-proyek infrastruktur.
"Pak Presiden telepon dan memberikan apresiasinya, berterima kasih, dan sekaligus meminta saya terus mengejarkan bersih-bersih ini, dan menjadikan Kementerian PU jauh lebih bersih lagi," paparnya.
3. Kejar target 60 hari selesaikan temuan BPK Rp1 triliun
Dody mengungkapkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) senilai Rp1 triliun. Dia berkomitmen untuk menuntaskan masalah tersebut secepatnya. Meski kementerian baru menerima fisik surat dari BPK pada 3 Maret 2026.
"Fokus kita sekarang memang pada bagaimana Rp1 triliun itu bisa kita bereskan secepat-cepatnya, memang dikasih waktu oleh BPK 60 hari. Masalahnya surat itu baru kita terima kemarin, tanggal 3 Maret, walaupun surat itu tanggal Agustus 2025," kata dia.
