Myanmar akan Gunakan Renminbi untuk Danai Proyek dari China Mulai 2022
Jakarta, IDN Times - Myanmar akan menerima Renminbi sebagai mata uang untuk perdagangan dengan China mulai tahun depan. Informasi tersebut menandakan Myanmar akan memulai kembali proyek bersama dan menjalin hubungan ekonomi yang lebih erat dengan Beijing.
Pernyataan itu disampaikan oleh Kementerian Informasi dan Investasi Myanmar pada Rabu (22/12/2021). Kementerian mengindikasikan bahwa proyek infrastruktur, termasuk rencana pembangunan jalur kereta api dan pelabuhan, akan menjadi prioritas utama untuk membangkitkan ekonomi Myanmar.
Dilansir dari Reuters, junta yang merebut kekuasaan pada 1 Februari 2021 mengaku menikmati kekerabatan dengan China. Sejak melancarkan kudeta dan dijatuhi sanksi dari komunitas internasional, China menjadi satu-satunya negara yang mendukung finansial Myanmar dan membagikan vaksin COVID-19.
1. Hubungan China-Myanmar semakin dekat sejak kudeta militer
Global Times, outlet media yang didanai pemerintah China, melaporkan bahwa rencana penggunaan Renminbi bertujuan untuk mengatasi kekurangan dolar Amerika Serikat (AS) dan mata uang asing lainnya selama periode yang memporak-porandakan ekonomi Myanmar.
Ekonomi Myanmar terdampak luar biasa bukan saja karena pandemik COVID-19, tapi juga karena kudeta militer dan kekerasan terhadap pengunjuk rasa. Agresivitas militer yang menewaskan ratusan warga sipil mendorong sanksi internasional terhadap pejabat militer dan bisnis terkait junta.
Sejumlah analis mengatakan, isolasi internasional terhadap Myanmar mendorong negara tersebut lebih dekat dengan China. Beijing sejauh ini belum secara terbuka mengkritik kudeta militer, tetapi berulang kali mendesak berbagai pihak di Myanmar untuk menyudahi perselisihan secara damai.
China juga mendorong junta untuk memajukan transisi demokrasi.
2. Proyek Renminbi akan meningkatkan hubungan Myanmar-China
Dalam pernyataannya, Myanmar mengatakan bahwa proyek Renminbi akan meningkatkan kerja sama bilateral dengan Beijing.
“Secara substansial akan meningkatkan perdagangan perbatasan, terutama untuk produk pertanian,” demikian keterangan Kementerian Informasi.
Kementerian juga memprediksi, penurunan ekonomi Myanmar tahun ini jauh lebih ringan daripada perkiraan beberapa ekonom internasional. Myanmar bahkan yakin mampu mencatatkan pertumbuhan moderat pada 2021-2022.
Hampir setengah populasi Myanmar berada di bawah garis kemiskinan. Padahal, Myanmar pernah menjadi salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di Asia. Menurut PBB, hal itu terjadi karena musibah ganda, yaitu pandemik COVID-19 dan kudeta militer.
3. Bantuan kemanusiaan harus segera masuk ke Myanmar
Situasi kemanusiaan di Myanmar semakin memburuk. Ketegangan antara junta dengan National Unity Government (NUG), pemerintah bayangan yang dibentuk oleh politisi National League Democracy (NLD), telah memasuki babak baru. Junta mencap NUG sebagai terorisme dan berjanji akan menghabisi semua yang terlibat dengan NUG, termasuk Tentara Pertahanan Rakyat (PDF) atau pasukan semi-militer bentukan NUG.
Peneliti dari Universitas Cornel, Nay Yan Oo, mencatat cakupan vaksinasi Myanmar menjadi yang terendah di Asia Tenggara, yang berarti negara ini rentan dengan gelombang pandemik di masa depan.
Menurut Nay Yan Oo, komunitas internasional enggan mengirimkan bantuan kemanusiaan karena tidak ingin junta mendapat kredit dari bantuan tersebut. Jika hal itu terjadi, dikhawatirkan junta justru mendapat legitimasi kuat dari masyarakat dalam negeri.
Untuk mencegah hal itu, Nay Yan Oo mengusulkan supaya komunitas donor berkonsultasi dengan organisasi masyarakat sipil lokal dan organisasi pembangunan internasional yang berbasis di Myanmar, untuk mengembangkan strategi distribusi bantuan yang efektif, dikutip dari CNA.
