Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
It helps you see more of our articles when you search on Google
Ilustrasi pasar saham (freepik.com)
  • OJK menjatuhkan sanksi administratif dan perintah tindakan terhadap pihak dalam 10 kasus pelanggaran pasar modal, dengan total denda Rp3,71 miliar.
  • Tiga kasus manipulasi saham melibatkan HOMI, SAMF, dan SMDM; pihak terkait diperintahkan mengembalikan keuntungan tidak sah senilai Rp23,77 miliar.
  • Pelanggaran lain mencakup keterbukaan informasi, transaksi material dan afiliasi, pengalihan saham, serta pelaporan keuangan; OJK akan memperkuat pengawasan dan penegakan hukum.
This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, IDN Times - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperketat penegakan hukum di pasar modal dengan menjatuhkan sanksi administratif dan perintah tindakan tertentu terhadap sejumlah pihak yang terlibat dalam 10 kasus pelanggaran.

Dari 10 kasus tersebut, tiga di antaranya merupakan manipulasi perdagangan saham dengan total keuntungan tidak sah yang diperintahkan untuk dikembalikan mencapai Rp23,77 miliar. Selain itu, OJK menjatuhkan denda administratif dengan nilai keseluruhan Rp3,71 miliar atas berbagai pelanggaran di pasar modal.

1. Rincian penindakan yang dilakukan OJK

OJK (facebook.com/Otoritas Jasa Keuangan)

Berdasarkan keterangan tertulis, OJK memerinci penindakan ini mencakup sejumlah pelanggaran, mulai dari manipulasi perdagangan saham, ketidakpatuhan terhadap keterbukaan informasi dan pelaporan keuangan, hingga pelanggaran aturan transaksi material, transaksi afiliasi, serta kewajiban pengalihan saham.

Dalam menangani kasus-kasus tersebut, OJK tidak hanya menjatuhkan denda. Otoritas juga memberikan sanksi berupa perintah pengembalian keuntungan yang diperoleh secara tidak sah, larangan berkegiatan di sektor Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon (PMDK), penutupan rekening efek, serta perintah pemenuhan kewajiban tertentu.

2. OJK soroti praktik manipulasi perdagangan saham

ilustrasi berinvestasi di pasar modal (pexels.com/anna nekrashevich)

OJK menegaskan, nilai Rp23,77 miliar tersebut merupakan jumlah keuntungan tidak sah yang diperintahkan untuk dikembalikan oleh pihak terkait. Dengan demikian, angka tersebut bukan merupakan nilai yang sudah terealisasi pengembaliannya.

Langkah penindakan ini menjadi bagian dari upaya OJK menjaga integritas perdagangan sekaligus meningkatkan kepercayaan investor terhadap pasar modal Indonesia.

OJK secara khusus menyoroti praktik manipulasi perdagangan saham karena dapat menciptakan gambaran semu atau menyesatkan mengenai aktivitas transaksi. Praktik tersebut berpotensi mengganggu pembentukan harga saham yang wajar dan merugikan investor.

Di sisi lain, OJK menekankan pentingnya kepatuhan emiten dan pengurus perusahaan terhadap kewajiban keterbukaan informasi. Informasi yang disampaikan kepada publik harus akurat, lengkap, dan tepat waktu. Emiten juga wajib memenuhi ketentuan transaksi material, transaksi afiliasi, serta pelaporan keuangan.

3. Daftar 10 kasus pelanggaran pasar modal yang ditindak OJK

ilustrasi pasar modal (pexels.com/Yan Krukov)

Adapun 10 kasus pelanggaran pasar modal yang ditindak OJK terdiri dari:

A. Manipulasi perdagangan saham

1. PT Grand House Mulia Tbk (HOMI).

2. PT Saraswanti Anugerah Makmur Tbk (SAMF).

3. PT Suryamas Dutamakmur Tbk (SMDM).

B. Pelanggaran keterbukaan informasi dan kewajiban korporasi

4. PT Indosterling Technomedia Tbk (TECH) – pelanggaran keterbukaan informasi.

5. PT Karya Bersama Anugerah Tbk – pelanggaran transaksi material.

6. PT Steel Pipe Industry of Indonesia Tbk – pelanggaran pengalihan saham treasuri.

7. PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk – pelanggaran transaksi afiliasi.

8. PT Semen Indonesia (Persero) Tbk – pelanggaran pengalihan saham.

9. PT Mark Dynamics Indonesia Tbk – pelanggaran transaksi afiliasi.

10. PT Anugerah Kagum Karya Utama Tbk – pelanggaran pelaporan keuangan.

Ke depan, OJK akan meningkatkan pengawasan transaksi efek serta memperkuat pemeriksaan dan tindak lanjut penegakan hukum. Koordinasi dengan organisasi regulator mandiri atau Self-Regulatory Organizations (SRO) dan pihak terkait juga akan diperkuat untuk mendeteksi dan mencegah praktik yang berpotensi mengganggu integritas pasar.

OJK menegaskan, keberhasilan penegakan hukum tidak hanya diukur dari jumlah sanksi atau besaran denda yang dijatuhkan. Kepatuhan pihak yang dikenai sanksi dan perubahan perilaku pelaku pasar juga menjadi tolok ukur efektivitas pengawasan.

Curated For You

Editorial Team

Related Article

Trending in Business

See More