Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
It helps you see more of our articles when you search on Google
ilustrasi BEI (IDN Times/Auriga Agustina)
  • OJK menjatuhkan sanksi administratif Rp2,52 triliun kepada 959 pihak atas berbagai pelanggaran di pasar modal hingga 16 Oktober 2026.

  • Ardhian mendorong konsistensi reformasi, penguatan pengawasan, koordinasi, dan penegakan hukum yang lebih tegas.

  • Pemerintah menyiapkan agenda peningkatan valuasi emiten, penegakan hukum, dan literasi investor.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.
16 Oktober 2026

OJK telah menjatuhkan sanksi administratif berupa denda Rp2,52 triliun kepada 959 pihak atas berbagai pelanggaran di pasar modal.

Kamis (12/11/2026)

Dradjad Hari Wibowo menyampaikan tiga agenda utama reformasi pasar modal, termasuk peningkatan valuasi emiten, penegakan hukum, dan edukasi pasar modal.

Sabtu (21/11/2026)

Ardhian Dwiyoenanto mendorong konsistensi, koordinasi, dan kepemimpinan yang kuat agar reformasi pasar modal tidak berhenti di tengah jalan.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.
  • What?
    OJK menjatuhkan sanksi administratif dan pemerintah menyiapkan agenda reformasi pasar modal Indonesia.
  • Who?
    OJK, Ardhian Dwiyoenanto, Bareskrim Polri, BEI, KSEI, dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
  • Where?
    Pasar modal Indonesia, termasuk Bursa Efek Indonesia dan kasus PT Minna Padi Asset Manajemen.
  • When?
    Hingga 16 Oktober 2026, dengan keterangan Ardhian pada Sabtu (21/11/2026) dan Dradjad pada Kamis (12/11/2026).
  • Why?
    Untuk membangun pasar modal yang lebih sehat, transparan, berintegritas, dan menjaga kepercayaan investor.
  • How?
    Melalui sanksi, penguatan pengawasan, koordinasi penyidikan, pembukaan data strategis, penegakan hukum, dan edukasi pasar modal.
This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

OJK memberi denda kepada banyak pihak karena ada pelanggaran di pasar modal. Ardhian meminta aturan dan pengawasan terus diperbaiki. Polisi juga mengusut dugaan insider trading dan memblokir aset. Pemerintah menyiapkan tiga rencana, yaitu memperbaiki nilai perusahaan, menegakkan hukum, dan mengajari masyarakat tentang investasi.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Pemberian sanksi, koordinasi antarlembaga, dan kesiapan membuka data strategis menunjukkan adanya langkah konkret untuk membenahi pasar modal. Rencana peningkatan valuasi emiten, percepatan keputusan atas indikasi pelanggaran, serta literasi investor juga memperlihatkan bahwa reformasi diarahkan pada penguatan kualitas, transparansi, dan kepercayaan di pasar modal Indonesia.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, IDN Times - Pendiri Lembaga Anti Pencucian Uang Indonesia (LAPI), Ardhian Dwiyoenanto, menyoroti pemberian sanksi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap sejumlah perusahaan emiten di pasar modal. Menurutnya, langkah tersebut menunjukkan keseriusan dalam membangun pasar modal yang lebih sehat, transparan, dan berintegritas.

Ardhian mendorong agar sejumlah reformasi di pasar modal tidak boleh berhenti di tengah jalan. Reformasi kebijakan, penguatan pengawasan, serta penegakan hukum harus semakin tegas, bukan sekadar respons terhadap tekanan atau sorotan pasar.

“Jalan masih panjang. Diperlukan konsistensi, koordinasi, dan kepemimpinan yang kuat untuk memastikan reformasi tidak berhenti di tengah jalan,” kata Ardhian dalam keterangannya, Sabtu (21/11/2026).

1. OJK jatuhkan sanksi administratif terhadap pelanggaran di pasar modal

Konferensi Bursa Efek Indonesia (IDN Times/Vadhia L)

Ardhian menjelaskan, hingga 16 Oktober 2026, OJK telah menjatuhkan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp2,52 triliun kepada 959 pihak atas berbagai pelanggaran di pasar modal.

Sanksi itu terdiri atas denda Rp2,23 triliun kepada 166 pihak, denda keterlambatan Rp293,78 miliar kepada 805 pihak, serta 464 peringatan tertulis. OJK turut memperkuat koordinasi dengan Bareskrim Polri untuk kepentingan pertukaran data, koordinasi penyidikan, hingga peningkatan kapasitas penyidik.

Penindakan terhadap dugaan manipulasi saham turut memperlihatkan langkah konkret aparat. OJK menjatuhkan sanksi kepada sejumlah perusahaan emiten, antara lain DSSA sebesar Rp1,5 triliun, BREN Rp500 miliar, dan CUAN Rp100 miliar terkait dugaan pelanggaran perdagangan saham dan penjatahan saham IPO.

OJK bahkan menyatakan kesiapan membuka data strategis pasar modal, mulai dari transaksi, kepemilikan saham, hingga aktivitas perdagangan untuk mendukung proses hukum.

"Pemerintah, melalui OJK, Polri, BEI, KSEI, dan K/L terkait telah menunjukkan komitmen serius untuk membenahi pasar modal melalui reformasi kebijakan, penguatan pengawasan, dan penegakan hukum yang lebih tegas. Namun, reformasi ini belum selesai,” ujar Ardhian.

2. Soroti pentingnya pasar modal yang berintegritas

Konferensi pers Komite Saham HSC di Bursa Efek Indonesia, Selasa (10/11). (Fortune Indonesia/Tanayastri Dini)

Di sisi lain, Bareskrim Polri mengusut dugaan insider trading dan praktik goreng saham, termasuk kasus PT Minna Padi Asset Manajemen. Polri menetapkan tiga tersangka dan memblokir sejumlah rekening efek serta reksa dana. Nilai aset saham yang diblokir dalam perkara tersebut mencapai Rp467 miliar.

Ia menekankan pentingnya menyatukan pemerintah, regulator, pelaku pasar, akademisi, dan masyarakat dalam tujuan membangun pasar modal yang berintegritas, transparan, dan berkeadilan. Menurut Ardhian, keberanian bangsa menghadapi tekanan eksternal juga harus tercermin dalam keberanian mengakui kekurangan dan melakukan pembenahan dari dalam.

“Keberanian yang sama juga harus kita gunakan untuk berani berubah dan menjadi lebih baik,” ujar dia.

3. Pemerintah siapkan 3 agenda reformasi pasar modal

Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Drajad Wibowo, dalam konferensi pers di Kemenko Perekonomian, Kamis (12/11/2026) (IDN Times / Triyan Pangastuti)

Pemerintah menyiapkan tiga agenda utama untuk mempercepat reformasi pasar modal Indonesia. Langkah ini mencakup peningkatan valuasi emiten, penguatan penegakan hukum, hingga peningkatan literasi investor.

Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad Hari Wibowo mengatakan, reformasi tersebut diperlukan untuk meningkatkan kualitas pasar modal sekaligus menjaga kepercayaan investor. Terlebih, pasar modal dan pasar keuangan memiliki peran strategis dalam mendukung perekonomian nasional.

Drajad menjelaskan, tiga agenda utama tersebut mencakup peningkatan valuasi perusahaan tercatat (listed companies) di Bursa Efek Indonesia (BEI), mendorong OJK dan BEI mempercepat pengambilan keputusan ketika ada indikasi pelanggaran di pasar modal, dan edukasi pasar modal di masyarakat.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian juga akan memanfaatkan Satuan Tugas (Satgas) Debottlenecking untuk mengidentifikasi dan mengatasi hambatan regulasi maupun birokrasi di berbagai sektor ekonomi.
"Kami meminta masukan mengenai kebijakan ekonomi riil apa saja yang perlu dilakukan agar emiten-emiten kita ini meningkat nilainya," ujar Dradjad, di Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Curated For You

Editorial Team

Related Article

Trending in Business

See More